Menko PMK Minta Zona Hijau Papua Buka Sekolah Tatap Muka

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam kunjungan kerjanya di Jayapura, Papua, meminta agar daerah zona hijau persebaran virus corona (COVID-19), segera membuka sekolah tatap muka.

Kendati demikian, dia mengingatkan agar pembukaan sekolah tetap mengedepankan aspek keselamatan dan kesehatan anak. 

Yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin guna menghindari penularan virus corona.

“Sekolah sebaiknya segera aktif, terutama di wilayah (Papua) zona hijau atau yang kasusnya kecil. Kasihan anak-anak ini kalau tidak segera masuk (bersekolah,red),” terang Menteri PMK kepada pers, usai memberikan materi pada Rapat Kerja Daerah Bupati dan Walikota se-Papua, di Jayapura, (24/11/2020).

Menteri Muhadjir juga memastikan bakal memantau penyaluran bantuan sosial (bansos) serta sembako Program Keluarga Harapan (PKH) secara berkala. Sebab dirinya berharap, seluruh keluarga terdampak COVID-19, bisa menerima bansos dan sembako PKH.

“Sebab penyaluran bansos di Papua unik dan tidak bisa disalurkan seluruhnya melalui bank karena ada problem lokasi. Karena itu, nanti PT. Pos sudah memberikan dukungan dan nanti akan antar langsung (membagikan kepada masyarakat)”

“Dan nanti akan saya cek terus apakah targetnya sudah terpenuhi atau belum. Karena kita harus segera menyiapakan juga bansos penyaluran tahun 2021,” terangnya.

Sementara Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal mengapresiasi kunjungan kerja Menko PMK di Papua. Ia pun menyampaikan bahwa saat ini Provinsi Papua sudah memiliki data orang asli Papua yang dapat dipakai oleh pemerintah pusat, dalam mengalokasikan bantuan maupun program kerja terkait.

“Dari total penduduk Papua sebesar 4 juta lebih, penduduk Papua ada 2 juta. Untuk itu, kita harap segala bentuk bantuan sosial kepada masyarakat Papua kedepan harus benar-benar tepat sasaran dan sesuai data yang ada”. 

“Artinya, saya minta seluruh kepala daerah maupun pusat, ketika ingin menyalurkan bantuan apapun yang langsung ke masyarakat, harus menggunakan data yang jelas, sehingga bisa diperganggungjawabkan,” harapnya.

Coordinating Minister for Human Development and Culture Muhadjir Effendy during his working visit in Jayapura, Papua, requested that the green zone area spread the coronavirus (COVID-19), immediately open a face-to-face school. 

Nevertheless, he reminded that the opening of the school still prioritizes aspects of children's safety and health namely by implementing health protocols in a disciplined manner to avoid the transmission of coronavirus.

"Schools should be active immediately, especially in the (Papua) green zone or small cases. Pity these children if they do not go to school soon," explained the Ministry for Human Development and Culture to the press, after giving material at the Regional Working Meeting of Regents and Mayors in Papua, in Jayapura, (11/24/2020).

Minister Muhadjir also confirmed that he will monitor the distribution of social assistance and food programs of the Family of Hope (PKH) periodically. Because he hopes, all families affected by COVID-19, can receive social assistance and groceries.

"Because the distribution of social assistance in Papua is unique and cannot be distributed entirely through banks because there is a location problem. Therefore, PT Pos has provided support and will be direct delivery (sharing to the community)" 

"And later I will continue to check whether the target has been met or not. Because we must immediately investigate the social assistance distribution in 2021," he explained.

Meanwhile, The Deputy Governor of Papua, Klemen Tinal appreciated the working visit of the Coordinating Ministry for Human Development and Culture in Papua. He also said that currently Papua Province already has data on indigenous Papuans that can be used by the central government, in allocating assistance and related work programs. 

"Out of Papua's total population of over 4 million, there are 2 million Papuans. Therefore, we hope that all forms of social assistance to Papuans in the future should be absolutely on target and in accordance with existing data".

"That is, I ask all regional and central heads, when wanting to distribute any assistance directly to the community, must use clear data, so that it can be accounted for," he hoped.