Revisu UU Otsus Papua Diminta Melibatkan Semua Unsur Terkait

Rencana pembahasan dan penetapan usulan perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua, diminta melihatkan semua unsur terkait yang ada di daerah setempat. 

Diantaranya, komponen masyarakat adat, Forkopimda serta para kepala daerah, yang kemudian duduk bersama dengan pemerintah pusat, menyatukan persepsi terkait rencana revisi UU ini. 

Selain itu, perubahan UU Otsus, mestinya dilakukan atas dasar usul dari rakyat Papua melalui Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) setempat. Sehingga prosesnya dianggap legal dan berpihak kepada pemerintah dan masyarakat di Papua.

“Perubahan Otsus ini harus mengikuti proses yang legal. Karena itu kami mempertanyakan proses yang sedang berlangsung saat ini di pusat,” ucap Ketua MRP Timotius Murib kepada pers, usai Rapat Koordinasi bersama Forkopimda Papua di Gedung Negara, Jumat (16/4/2021). 

Murib juga mendorong DPR RI untuk membuka ruang diskusi antara pemerintah di Papua bersama dengan pusat. Sehingga produk hukum yang ditetapkan, didasarkan pada aspirasi masyarakat Papua.

Sementara itu, Sekda Papua Dance Yulian Flassy memastikan, Pemerintah Provinsi Papua mendukung hasil identifikasi dan usulan MRP terkait perubahan kedua UU Otsus. 

Dengan demikian, setelah ada hasil penyempurnaan evaluasi otsus dari MRP, maka Pemerintah Provinsi segera meneruskan berkas tersebut kepada pemerintah pusat.

“Namun yang perlu saya tegaskan bahwa sampai saat ini tidak ada UU Otsus jilid I atau II. Undang-Undang ini belum dicabut sehingga yang dilakukan saat ini adalah proses revisi untuk setiap hal yang kurang, sebagaimana yang disampaikan MRP,” pungkasnya.

The plan to discuss and determine the proposed amendment of Law No. 21 of 2001 on Special Autonomy for Papua is requested to see all related elements in the local area.

Among them, the components of indigenous peoples, Regional Leadership Coordination Forum, regional heads and the central government, unite perceptions related to the revised plan of this Law.

In addition, changes to the Special Autonomy Law should be made on the basis of proposals from the Papuan people through the Papuan People's Assembly (MRP) and the local Papuan People's Representative Council (DPRP). So the process is considered legal and siding with the government and the people in Papua. 

"This Special Autonomy changing must follow a legal process. Therefore we question the current process in the center," Chairman of MRP Timothy Murib told the press, after a Coordination Meeting with Regional Leadership Coordination Forum of Papua at the State Building, Friday (16/4/2021).

Murib also encouraged the House of Representatives to open a discussion room between the government in Papua and the center government. So that the legal products will be set based on the aspirations of Papuans.

Meanwhile, Papua Regional Secretary Dance Yulian Flassy ensured that the Papua Provincial Government supported the identification and proposal of the MRP regarding the second amendment of the Special Autonomy Law.

Thus, after the results of the improvement of the evaluation of Special Autonomy from the MRP, the Provincial Government immediately forwarded the file to the central government. 

"But I need to point out that until now there is no Law for Special Autonomy volume I or II. This law has not been repealed yet so it is just a revision process for any less, as the MRP said," he  concluded.