Pemerintah Provinsi Papua dalam masterplan anggaran untuk PON mengalokasikan biaya sebesar Rp 4.3 triliun untuk persiapan dan penyelenggaraan iven tersebut. Hanya saja dalam distribusinya (2016 - 2021) baru diberikan Rp 1.7 triliun.

Berkenaan dengan hal itu, PB PON Papua lewat Pemprov Papua pun meminta tambahan anggaran ke Jakarta sebesar Rp 1.6 triliun. Sayangnya permintaan itu belum kunjung terealisasi meski sudah ada inisiasi Kemenpora.

Menyikapi hal itu, Ketua Bidang I PB PON Papua, Yusuf Yambe Yabdi mendorong Pemprov Papua membentuk tim percepatan anggaran PON yang didalamnya diisi Panitia Besar (PB).

“Sebab urusan untuk mendorong tambahan anggaran dari pusat cepat dicairkan tentunya bukan lewat PB PON Papua”.

“Artinya, kecepatan uang datang ke Papua, semua tergantung kualitas komunikasi antara pemerintah Papua dan Pusat. Sehingga akan jauh lebih baik jika ada tim khusus yang menangani hal itu,” terang Yusuf di Jayapura, Kamis (10/6/2021).

Yusuf pada kesempatan itu mengharapkan apabila anggaran itu cair, nantinya dapat langsung diserahkan lewat pemerintah provinsi atau kabupaten, untuk kemudian dihibahkan ke Sub PB PON.

“Kalau bisa anggaran yang banyak ini bisa langsung dibagikan, sebab apa yang dirasakan Sub PB PON sama dengan yang dirasakan PB PON, yakni sama-sama menunggu”

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Jhony Banua Rouw berharap ada komunikasi yang lebih intens antara provinsi dan kabupaten, terkait penyelenggaraan PON yang semakin dekat.

“Jika ada perbedaan konsep atau pendapat antara PB PON dan Sub PB PON, diharapkan bisa dikomunikasikan dengan baik”.

“PON ini agenda besar yang harus di dukung oleh semua pihak. Kita harus membuktikan bahwa orang Papua bisa dan mampu melaksanakan iven besar ini. Sehingga mari kita tinggalkan semua perbedaan-perbedaan dengan duduk bersama untuk samakan persepsi, supaya bisa sukseskan PON ini,” ajaknya.