Bentuk Tim Percepatan, Jemput Anggaran PON Dari Jakarta

Pemerintah Provinsi Papua dalam masterplan anggaran untuk PON mengalokasikan biaya sebesar Rp 4.3 triliun untuk persiapan dan penyelenggaraan iven tersebut. Hanya saja dalam distribusinya (2016 - 2021) baru diberikan Rp 1.7 triliun.

Berkenaan dengan hal itu, PB PON Papua lewat Pemprov Papua pun meminta tambahan anggaran ke Jakarta sebesar Rp 1.6 triliun. Sayangnya permintaan itu belum kunjung terealisasi meski sudah ada inisiasi Kemenpora.

Menyikapi hal itu, Ketua Bidang I PB PON Papua, Yusuf Yambe Yabdi mendorong Pemprov Papua membentuk tim percepatan anggaran PON yang didalamnya diisi Panitia Besar (PB).

“Sebab urusan untuk mendorong tambahan anggaran dari pusat cepat dicairkan tentunya bukan lewat PB PON Papua”.

“Artinya, kecepatan uang datang ke Papua, semua tergantung kualitas komunikasi antara pemerintah Papua dan Pusat. Sehingga akan jauh lebih baik jika ada tim khusus yang menangani hal itu,” terang Yusuf di Jayapura, Kamis (10/6/2021).

Yusuf pada kesempatan itu mengharapkan apabila anggaran itu cair, nantinya dapat langsung diserahkan lewat pemerintah provinsi atau kabupaten, untuk kemudian dihibahkan ke Sub PB PON.

“Kalau bisa anggaran yang banyak ini bisa langsung dibagikan, sebab apa yang dirasakan Sub PB PON sama dengan yang dirasakan PB PON, yakni sama-sama menunggu”

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Jhony Banua Rouw berharap ada komunikasi yang lebih intens antara provinsi dan kabupaten, terkait penyelenggaraan PON yang semakin dekat.

“Jika ada perbedaan konsep atau pendapat antara PB PON dan Sub PB PON, diharapkan bisa dikomunikasikan dengan baik”.

“PON ini agenda besar yang harus di dukung oleh semua pihak. Kita harus membuktikan bahwa orang Papua bisa dan mampu melaksanakan iven besar ini. Sehingga mari kita tinggalkan semua perbedaan-perbedaan dengan duduk bersama untuk samakan persepsi, supaya bisa sukseskan PON ini,” ajaknya.

The Papua Provincial Government allocates a cost of IDR 4.3 trillion for the preparation and implementation of the National Sports Week. It's just that in its distribution (2016 - 2021) only IDR 1.7 trillion.

In this regard, the National Sports Week Committee of Papua through the Papua Provincial Government also requested an additional budget to Jakarta of IDR 1.6 trillion. Unfortunately, the request has not been realized despite the initiation of the Ministry of Youth and Sports.

In response, The Head of Field I of National Sports Week Committee Papua, Yusuf Yambe Yabdi encouraged the Papua Provincial Government to form a team to accelerate the budget of National Sports Week which is filled by the Grand Committee.

"Because to encourage additional budget from the center to be quickly disbursed, it is certainly not through the National Sports Week Committee".

"That depends on the quality of communication between the Papuan Government and the Central Government. So it would be much better if there is a special team that handles it," explained Yusuf in Jayapura, Thursday (10/06/2021).

Yusuf on that occasion hoped that if the budget was realized, it could be directly handed over through the provincial or district government, to be given to the Sub-committee of National Sports Week.

"The budget can be directly distributed, because the Sub-committee felt the same way as the committee”.

The chairman of the Papuan People's Representative Council, Jhony Banua Rouw hopes that there will be more intense communication between provinces and districts, related to the closer implementation of National Sports Week.

"If there is a difference of concept or opinion between committee and sub-committee of National Sports Week, it is expected to be communicated effectively".

"National Sports Week is a big agenda that must be supported by all parties. We must prove that Papuan is able to carry out this great event. So let's leave all the differences by sitting together to match perceptions, in order to succeed this National Sports Week," he asked.