Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Drs Andi Baso Bassaleng, mempertanyakan tolak ukur penilaian hasil survei Kelompok Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, yang Menilai Efektifitas Birokrasi Pemprov Papua, Buruk. Pada dasarnya Sekda menerima saran dan kritik itu, namun pihaknya kembali menanyakan seputar sample yang menjadi bahan penilaiannya. “Apakah indicator penilaian di Papua, memakai sample dari provinsi lain,” penuturan itu, disampaikan Sekda Andi Baso, kepada wartawan, Selasa (19/8) di ruang kerjanya.
Secara tegas Sekda mengakui bahwa kinerja Pemprov Papua memiliki sejumlah kelemahan, namun dalam pelaksanaan pembangunan di tanah ini, lanjutnya, banyak menemui kendala maupun hambatan. Hambatan itu antara lainnya, yakni letak geografis dan topografi Papua yang sulit serta masalah transportasi keberbagai wilayah yang hanya dapat ditempuh memakai jalur udara.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Andi Baso menegaskan bahwa, saat ini dengan berbagai keterbatasan yang ada, pemprov Papua berupaya untuk melakukan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dengan berbagai keterbatasan yang ada. Sekda tidak membantah bahwa kinerja Pemprov itu selalu baik, namun menurut Andi Baso, harus dikaji secara menyeluruh bahwa Provinsi Papua sangat berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia yang memiliki medan, cuaca yang selalu berubah-ubah dan berbagai keterbatasannya yang menghambat pelayanan. “Kalau dikatakan buruk mestinya tanya kita kenapa seperti itu, dan pasti juga kita ada alasan. Saya juga tidak mengatakan semua ini berjalan dengan baik, tetapi mungkin ada yang buruk juga. Tapi hendaknya diklarifikasi dengan kita. Karena Provinsi Papua inikan masalahnya lain dari provinsi yang lainnya di Indonesia. Mungkin medan atau geografis dan topografi Papua yang sulit ini juga yang menjadi kendala kita. Jadi tidak akan selalu berjalan mulus seperti yang mereka kehendaki, untuk setiap program pembangunan maupun pelayanan kemasyarakatan yang
dikerjakan. Dan itulah letak permasalahnya,” ujar Sekda.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda menambahkan bahwa kritik dan saran yang tersebut akan diterima sebagai bahan masukan untuk perbaikan kinerja birokrasi kedepan. “Kritik dan saran ini sangat baik untuk meningkatkan kinerja birokrasi kedepan,” ujarnya. Dalam pemberitaan sebelumnya, berdasarkan hasil survei PSKK UGM Yogyakarta yang dilakukan di 10 Provinsi di Indonesia, termasuk Provinsi Papua, terungkap bahwa efektifitas penyelenggaraan roda pemerintahan di daerah ini dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (publik), rendah. Penilaian itu diukur dari sejumlah indikator yang dijadikan indeks good governance. "Diantaranya profesionalisme, kapasitas pemerintah, komitmen kepentingan publik, accessbility of servis dan supply of services," hal itu seperti dikatakan, Drs. Setiadi,M.Si, dosen dan peneliti PSKK UGM.
Mereka menggunakan metodologi survei multi-steakholders seperti masyarakat, pengusaha, pejabat publik (birokrat dan DPRD) dan aktifis masyrakat sipil dengan proporsi 30 orang setiap kelompok yang dipilih secara selektif.
"Penelitian ini melibatkan 90 respon dari tiga kelompok yang telah disebutkan di atas dengan proporsi 30 orang setiap kelompok. Khusus untuk kelompok pejabat publik itu terdiri dari pimpinan dinas, badan, kantor di Provinsi/Kabupaten dan pimpinan DPRD dan Komisi," ujar Setiadi.