Gubernur : Perubahan dan Penambahan Pasal di RUU Perubahan Kedua UU Otsus, Belum Sesuai Kebutuhan Governor: Amendment and Addition of Article in the Second Amendment of Special Autonomy Law, Not As Needed Yet
Gubernur Papua Lukas Enembe mengapresiasi Pemerintah Pusat, MPR RI, serta seluruh Fraksi di DPR RI dan DPD RI, yang telah berkontribusi terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, pada Rapat Paripurna DPR RI ke-23 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021. Papua Governor Lukas Enembe appreciated the Central Government, People's Consultative Assembly Republic of Indonesia, as well as all Factions in the house of Representatives Republic of Indonesia and Regional Representatives Council Republic of Indonesia, who have contributed to the ratification of the Draft Law on the Second Amendment to Law No. 21 of 2001, on Special Autonomy for the Papua Province, at the 23rd Plenary Meeting of the House of Representatives of the Session Period V of the 2020-2021 Session Year.
Gubernur Papua Lukas Enembe mengapresiasi Pemerintah Pusat, MPR RI, serta seluruh Fraksi di DPR RI dan DPD RI, yang telah berkontribusi terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, pada Rapat Paripurna DPR RI ke-23 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021.
Kendati demikian, Lukas mengatakan perubahan terhadap 18 Pasal dan penambahan 2 pasal baru di dalam RUU Otsus Papua, belum sesuai dengan harapan dan kebutuhan pemerintah daerah serta rakyat Papua.
“Sekalipun demikian, Gubernur Papua mengakui bahwa perubahan kedua atas UU Otsus tersebut secara parsial telah mengakomodir sejumlah masalah krusial yang berulangkali disampaikan dan diperjuangkan oleh Gubernur Lukas Enembe sejak tahun 2014”.
“Dan intens disampaikan kembali beberapa bulan terakhir ini seiring dengan penetapan RUU Perubahan Kedua atas UU Otsus Papua sebagai prioritas dalam Prolegnas,” terang Juru Bicara Gubernur Papua Muhammad Rifai Darus, di Jayapura, Senin (19/7/2021).
Dikatakan Rifai, sekalipun RUU Otsus Papua telah disahkan, Gubernur Lukas Enembe menyatakan persoalan di tanah Papua masih belum selesai.
Dimana instrumen peraturan perundang-undangan, hanyalah pondasi besar yang menyediakan banyak ruang perubahan dan kemajuan terhadap Papua. Terpenting apabila disertai dengan komunikasi dan partisipasi yang konsisten oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Kolaborasi menjadi penting dalam mencapai perubahan dan kemajuan, untuk itu Gubernur Papua berharap agar ke depan relasi yang ada saat ini dapat berjalan semakin baik dan mengedepankan asas keterbukaan,” ujar Rifai.
Pada kesempatan itu, Gubernur Enembe masih menurut Rifai, berkeinginan agar pasal baru yang lahir dari RUU Otsus dimana telah merumuskan pembentukan sebuah badan khusus yang diketuai Wakil Presiden RI, diharapkan agar dalam prosesnya melibatkan Pemerintah Provinsi Papua pada penyusunan peraturan pemerintah tersebut.
“Bahkan Pemerintah Provinsi Papua akan membentuk tim khusus untuk melakukan komunikasi dan koordinasi terkait penyusunan Peraturan Pemerintah yang akan menjadi aturan turunan dari RUU Otsus Papua yang telah disahkan tersebut”.
“Sementara secara khusus kepada masyarakat Papua, Gubernur Lukas Enembe berharap agar elemen publik dapat mencermati, aktif memberi masukan, serta mengawal ketat tahapan demi tahapan yang akan berlangsung beberapa waktu ke depan pasca disahkannya RUU Otsus Papua oleh DPR RI,” pungkasnya.
Papua Governor Lukas Enembe appreciated the Central Government, People's Consultative Assembly Republic of Indonesia, as well as all Factions in the house of Representatives Republic of Indonesia and Regional Representatives Council Republic of Indonesia, who have contributed to the ratification of the Draft Law on the Second Amendment to Law No. 21 of 2001, on Special Autonomy for the Papua Province, at the 23rd Plenary Meeting of the House of Representatives of the Session Period V of the 2020-2021 Session Year.
Nevertheless, Lukas said the changes to Article 18 and the addition of 2 new articles in the Papua Special Autonomy design law have not been in accordance with the expectations and needs of the local government and the people of Papua.
"Nevertheless, the Governor of Papua acknowledges that the second amendment to the Special Autonomy Law has partially accommodated a number of crucial issues repeatedly addressed and championed by Governor Lukas Enembe since 2014".
"And intensely re-delivered in recent months in line with the determination of the Second Amendment Bill on the Papua Special Autonomy Law as a priority in Prolegnas," explained Papua Governor Spokesman Muhammad Rifai Darus, in Jayapura, Monday (19/07/2021).
Rifai said that even though the Papua Special Autonomy Bill had been passed, Governor Lukas Enembe stated that the issue in Papua was still not resolved.
The instrument of legislation is just a large foundation that provides a lot of space for change and progress towards Papua. Most importantly when accompanied by consistent communication and participation by the central government and local governments.
"Collaboration is important in achieving change and progress, therefore the Governor of Papua hopes that in the future the current relationship can run better and put forward the principle of openness," said Rifai.
On that occasion, Governor Enembe still according to Rifai wished that the new article of the Special Autonomy Bill which has formulated the formation of a special body chaired by the Vice President of the Republic of Indonesia is expected to involve the Papua Provincial Government in the preparation of government regulations.
"Even the Papua Provincial Government will form a special team to conduct communication and coordination related to the preparation of Government Regulations that will be a derivative rule of the Papua Special Autonomy Bill that has been passed".
"While specifically to the people of Papua, Governor Lukas Enembe hopes that the public can observe, actively give input, and strictly control the stages after the passing of the Papua Special Autonomy Bill by the House of Representatives," he concluded.
Tentang Penulis
Tim Redaksi Pemprov Papua
-