Kick Off dan Konsultasi Publik I RTRW Papua Dimulai

Pemerintah Provinsi Papua secara resmi memulai (kick off) dan Konsultasi Publik I revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 

Dalam rilis yang diterima redaksi, kick off dan konsultasi publik I dibuka oleh Asisten Bidang Pembangunan dan Kesra Sekda Papua, Muhammad Musaad, yang menyampaikan perlu adanya kebijakan, strategi dan pendekatan khusus dalam perencanaan pembangunan di Bumi Cenderawasih.

“Di mana dalam pembangunan berkelanjutan, wajib mendorong keseimbangan dan keserasian aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi. Sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat Papua, yang merupakan konsep dasar dalam penyusunan RTRW dan RPJMD serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya,” kata Musaad, Kamis (22/7/2021).

Sementara Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Yohanes Walilo, memastikan komitmen pemerintah provinsi untuk melaksanakan konsep pembangunan berkelanjutan dengan mengembangkan pembangunan rendah karbon.

Yang kemudian diarusutamakan dalam dokumen pembangunan pertumbuhan hijau (green growth). “Dimana hal ini menjadi komitmen yang perlu kita kawal dan wujudkan bersama,” kata dia.

Diketahui, dalam kegiatan itu turut memberi paparan, Direktur Bina Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah Wilayah II, Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN  Dr. Ir. Eko Budi Kurniawan, ST. M.Sc.

Hasil pertemuan kick off konsultasi publik ini diantaranya menyimpulkan bahwa  perlu ada tindak lanjut dalam bentuk beberapa FGD terpusat terkait, partisipatif dan keberadaan masyakat, pengembangan ekonomi wilayah maupun integrasi masyarakat adat.

Kick off tersebut juga bertujuan untuk membangun kesepahaman dan mendapatkan masukan serta arahan terhadap revisi RTRW Provinsi Papua yang saat ini sedang berjalan.

Kegiatan ini melibatkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan antara lain MRP, DPRP, Kementerian ATR/BPN, instansi vertikal, unsur Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, mitra pembangunan, NGO/CSO, asosiasi profesi, perwakilan donor dan media melalui pertemuan virtual dengan aplikasi zoom.

The Papua Provincial Government officially Kick Off and public consultation I revised the Spatial Planning (RTRW).

In the release received by the editor, kick off and public consultation I was opened by the Assistant for Development and Welfare, Papua Regional Secretary, Muhammad Musaad, who conveyed the need for policies, strategies and special approaches in development planning in Papua.

"In sustainable development, it is mandatory to encourage balance and harmony of environmental, social and economic aspects. So that the welfare of Papuans is realized, which is the basic concept in the preparation of RTRW and RPJMD and other development planning documents," Musaad said, Thursday (7/22/2021).

Meanwhile, the Head of Papua Regional Planning and Development Agency (Bappeda) Yohanes Walilo, ensured the commitment of the provincial government to implement the concept of sustainable development by developing low-carbon development.

Which is then prioritized in the green growth development document. "This is a commitment that we need to control and realize," he said.

Known in the activity also gave exposure, Director of Spatial Planning Development and Utilization of Regional Space Region II, Directorate General of Spatial Planning of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Dr. Ir. Eko Budi Kurniawan, ST. M.Sc.

The results of Kick Off Public Consultation meeting among others concluded that there needs to be a follow-up in the form of several centralized FGD related, participatory and community existence, regional economic development and integration of indigenous peoples.

The Kick Off also aims to build understanding and get input and direction on the revision of the Spatial Planning of Papua Province which is currently underway.

This activity involves the participation of various stakeholders including the People's Consultative Assembly, Papuan Legislative Council, Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency, vertical agencies, elements of provincial/district/municipal government, universities, development partners, NGOs/CSOs, professional associations, donor representatives and media through virtual meetings with zoom applications.