DKP Papua Sosialisasi Integrasi OSS dan SIMKADA

JAYAPURA - Dinas Kelautan dan Perikanan Papua menggelar sosialisasi dan fasilitasi pelayanan izin usaha perikanan tangkap secara ”marathon“ di tiga kabupaten.

Kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan serta kepastian perlindungan hukum bagi pelaku usaha perikanan tangkap dan nelayan tersebut, digelar selama selama tiga hari (23 s/d 25 November 2021), di kabupaten Mimika, Biak dan Merauke. 

Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua Ir. Iman Djuniawal, M.Si, kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman terkait dengan integrasi OSS dan SIMKADA bagi pihak terkait.

Dimana melalui integrasi itu, diharapkan agar pelayanan perizinan secara elektronik kedepan dapat diselesaikan secara cepat dan efisien serta mudah.

“Memang ada kendala pelaku usaha perikanan tangkap di daerah kesulitan mengakses layanan OSS. Seperti pembuatan akun OSS dan proses input persyaratan administrasinya. Namun melalui integrasi ini diharapkan prosesnya menjadi lebih baik,” kata ia.

Panitia pelaksana Agus Rahmawan, S.ST.Pi, M.Si selaku Kepala Seksi Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Papua mengatakan kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid learning atau pembelajaran dengan sistem kombinasi dan metode online (di luar kelas) maupun tatap muka.

“Mengingat situasi masih pandemi, sehingga sosialisasi ini dilaksanakan secara daring dan tatap muka yang melibatkan pelaku usaha dan stakeholder terkait seperti PSDKP, POLAIRUD dan TNI AL” tukasnya.

Rahmawan yang juga selaku Tim Teknis pada DPMPTSP Provinsi Papua mengatakan saat ini terdapat sekitar 20 kapal ikan ukuran 5-30 GT di Papua yang belum beroperasi karena keterlambatan izin. Kendala ini lebih dikarenakan sistem OSS yang belum familiar, hingga menyebabkan pemilik kapal kerap telat mengurus perizinan kapal. 

“Kondisi ini memang harus segera diselesaikan dengan secara terus menerus memberi pemahaman terhadap para pelaku usaha. Sebab OSS ini menuntut mereka melakukan pemenuhan syarat secara mandiri dan elektronik”.

“Lalu jika tidak dilakukan, maka kondisi ini akan berdampak pada berhenti beroperasionalnya usaha penangkapan ikan di daerah,” tandasnya. ***

JAYAPURA - Papua Marine and Fisheries Service held socialization and facilitation of "marathon" fishing business license services in three districts.

Activities in order to improve the quality of service and certainty of legal protection for fishery and fishermen, held for three days (23 to 25 November 2021), in Mimika, Biak and Merauke districts.

According to the Head of The Papua Marine and Fisheries Service, Ir. Iman Djuniawal, M.Si, the activity aims to provide understanding related to the integration of OSS and SIMKADA for related parties.

Through that integration, it is expected that electronic licensing services in the future can be completed quickly and efficiently and easily.

"There are indeed obstacles for fishing businesses in areas with difficulty accessing OSS services. Such as the creation of an OSS account and the process of input its administrative requirements. But through this integration it is expected that the process will be better," he said.

Organizing Committee, Agus Rahmawan, S.ST. Pi, M.Si as Head of the Fisheries Catch Section at the Papua Marine and Fisheries Service said this activity was carried out hybrid learning or learning with a combination system and online methods (outside the classroom) and face-to-face.

"Considering the situation is still a pandemic, this socialization is carried out online and face-to-face involving business actors and related stakeholders such as PSDKP, POLAIRUD and TNI AL," he said.

Rahmawan who is also a Technical Team at DPMPTSP Papua province said there are currently about 20 fishing boats size 5-30 GT in Papua that have not been operational due to permit delays. This obstacle is more due to the OSS system that is not familiar, causing ship owners to often be late to take care of ship licensing.

"This condition must be resolved immediately by continuously providing understanding to business actors. Because this OSS requires them to fulfill the requirements independently and electronically."

"Then if it is not done, then this condition will have an impact on the cessation of operation of fishing efforts in the area," he said. ***