Gubernur Enembe Bantah Menkeu Sri Mulyani Soal Dana Menganggur Rp12 T di Perbankan

JAYAPURA - Gubernur Papua Lukas Enembe membantah pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang menyebut ada dana senilai Rp12 triliun milik Pemprov Papua di November lalu, mengendap di perbankan.

Lewat Juru Bicaranya, Muhammad Rifai Darus, dijelaskan bahwa dana Rp12 triliun tersebut merupakan bagian atau akumulasi dari APBD Papua dalam satu tahun anggaran (TA 2021), yang kemudian dibelanjakan untuk kepentingan rakyat dan daerah.

“Sehingga menjadi keliru apabila nilai APBD itu diendapkan dalam bank,” tegas Gubernur Enembe, di Jayapura, Rabu (1/12/2021). 

Masih menurut Jubir Rifai Darus, Gubernur juga mempertanyakan alasan Menkeu menyampaikan penyataan tersebut, karena tidak menyebut provinsi lainnya. Padahal disampaikan ada tercatat sebesar Rp226 triliun dana di perbankan yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia. 

Dilain pihak, dalam konteks hubungan pusat dan daerah, pemerintah melalui Menteri Keuangan memiliki tugas dan fungsi melakukan Binwasdal (pembinaan, pengawasan dan pengendalian) terhadap tata kelola pengelolaan keuangan di daerah, termasuk di Papua.

Sehingga demikian, apabila ada indikasi Pemprov Papua kurang efektif dan efisien dalam melakukan tata kelola keuangan daerah, harusnya Menkeu terlebih dahulu melakukan binwasdal.

“Artinya Gubernur Papua menyayangkan jika penilaian Kemenkeu terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemprov Papua tidak dilakukan dalam konteks mekanisme binwasdal. Sebaliknya disampaikan melalui pernyataan di media massa, yang tentunya dapat menimbulkan multi tafsir dan kegaduhan,” tegasnya.

Gubernur Enembe tambah Jubir Rifai, mengharapkan Menkeu Sri Mulyani segera mengklarifikasi pernyataan tersebut secara utuh dan objektif. Agar tidak menimbulkan keresahan, karena kini telah menjadi “bola liar” yang terlanjur menyebar ke publik.

“Intinya bapak Gubernur sangat menyayangkan pernyataan Menteri Keuangan RI yang multitafsir dan mengakibatkan sejumlah isu beredar dengan konteks yang tidak benar dan tidak berdasar. Selain itu, timbul (potensi) gejolak yang cukup besar di Papua mempertanyakan pernyataan Menteri Keuangan RI tersebut,” tandas dia.

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani menegaskan, pemerintah pusat sudah memberikan dana transfer yang cukup bagi Papua. Dimana tercatat hingga November 2021, masih ada Rp 12 triliun yang nganggur di perbankan. Hal ini diungkap Sri Mulyani seusai meresmikan Gedung Keuangan Negara Jayapura, pada Jumat (26/11/2021) sore.

Menkeu juga menanggapi isu pemulangan mahasiswa Papua. “Jadi kalau dana beasiswa gak bisa dibayar, padahal duitnya masih banyak kok, yang Rp12 triliun di perbankan aja belum dipakai,” tunyas Sri Mulyani. ***

JAYAPURA - Papua Governor Lukas Enembe denied the statement from Minister of Finance, Sri Mulyani who said there was a IDR12 trillion fund belonging to the Papua Provincial Government in November, settling in banking. Through his Spokesman, Muhammad Rifai Darus, explained that the IDR12 trillion fund is part or accumulated from the Papua Regional Budget in one fiscal year (FY 2021), which is then spent on the benefit of the people and the region.

"So it becomes wrong if the value of the Regional Budget is deposited in the bank," said Governor Enembe, in Jayapura, Wednesday (1/12/2021). Still, according to Spokesman Rifai Darus, the Governor also questioned the reason for the Minister of Finance to deliver the statement, because it did not mention other provinces. Whereas delivered there was recorded IDR226 trillion of funds in banking originating from all provinces in Indonesia.  

On the other hand, in the context of central and regional relations, the government through the Minister of Finance has the task and function of conducting Binwasdal (coaching, supervising and controlling) on financial management governance in the region, including in Papua. Thus, if there is an indication that the Papua Provincial Government is less effective and efficient in conducting regional financial governance, the Minister of Finance should first do coaching, supervising and controlling.

"This means that the Governor of Papua regrets if the Ministry of Finance's assessment of the financial management performance of the Papua Provincial Government is not carried out in the context of the coaching, supervising and controlling mechanism. Instead, it is conveyed through statements in the mass media, which can certainly cause multi-interpretation and noise," he stressed. Governor Enembe added Rifai, expecting Minister of Finance Sri Mulyani to immediately clarify the statement in a complete and objective manner. In order not to cause unrest, because it has now become a "wild ball" that has spread to the public.

"In essence, the Governor deeply regrets the statement of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia which is multi-interpretation and resulted in a number of issues circulating with an incorrect and unfounded context. In addition, there is (the potential) for considerable turmoil in Papua to question the statement of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia," he said.

Previously, Minister of Finance Sri Mulyani asserted that the central government had provided sufficient transfer funds for Papua. As of November 2021, there is still IDR12 trillion in banking. This was revealed by Sri Mulyani after inaugurating Jayapura State Finance building, on Friday (11/26/2021) afternoon.

The Minister of Finance also responded to the issue of the repatriation of Papuan students. "So if the scholarship fund cannot be paid, even though the money is still a lot, which is IDR12 trillion in banking, it has not been used," said Sri Mulyani. ***