DPA SKPD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022, Diserahkan

JAYAPURA – Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022, resmi diserahkan.

Secara simbolis penyerahan dilakukan secara tertutup oleh Gubernur Papua Lukas Enembe, diterima kepala SKPD pemerintah provinsi, Senin (14/2/2022), di Aula Lukmen I, Kantor Gubernur Dok II, Jayapura.

“Pertama-tama saya berterima kasih kepada seluruh OPD dan pegawai yang telah menyelesaikan tanggungjawab penyusunan anggaran bersama legislatif, sehingga dapat dilakukan penyerahan DPA SKPD 2022 pada hari ini,” terang Lukas dalam sambutan, sebagaimana dikutip Juru Bicara Gubernur Papua M. Rifai Darus, usai penyerahan DPA tersebut.

Masih menurut Rifai, bahwa Gubernur Enembe memastikan bahwa dirinya masih menjadi perwakilan dan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Dengan demikian, apa pun yang diperintahkan Presiden Jokowi, akan segera ditindaklanjuti olehnya beserta jajaran.

“Sebab pada 2022 ini adalah masa transisi dalam penerapan regulasi baru yang harus disesuaikan Pemprov Papua. Banyak kewenangan yang berubah, sehingga harus diikuti oleh Pemprov Papua khususnya dalam rangka implementasi UU Otsus No2 2021, yang telah diimplementasikan dalam PP no 109 dan 107,” ucap ia.

Sementara terkait penggunaan anggaran 2022 oleh SKPD, mantan Bupati Puncak Jaya ini mengingatkan para kepala dinas, badan maupun biro, untuk dapat menggunakan dana yang ada dengan sebaik mungkin.

Serta mengelolanya sesuai peruntukan dan wajib tertib administrasi, agar tidak ada lagi ASN yang salah dalam penggunaan keuangan, sampai diproses hukum.

“Tapi ada penegasan khusus yang diberikan Gubernur juga, yakni kepada Biro Pelelangan Barang dan Jasa Papua, agar dalam melakukan pelelangan, harus tertib administrasi dan sesuai peraturan berlaku supaya tidak terjadi keterlambatan lelang dan sebagainya,” kata ia.

Terakhir, tambah Rifai, Gubernur Lukas meminta semua pihak, baik pemerintah dan masyarakat untuk dapat bekerja sama mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Daerah Republik Indonesia (BPK RI) yang telah diraih dalam beberapa tahun terakhir.

“Juga termasuk ada juga ajakan dari Gubernur kepada semua pihak, karena beliau akan berakhir di 2023, sehingga mari bersama-sama bergandengan tangan untuk bangun Papua ini. Sebab masa depan Papua masih panjang dan berkesinambungan, tidak berakhir sampai saat ini saja,” tandasnya. ***

JAYAPURA - The Budget Implementation Document (DPA) of the Regional Device Work Unit (SKPD) of the Papua Provincial Government in Fiscal Year 2022, was officially submitted.

Symbolically the handover was carried out intern by the Governor of Papua Lukas Enembe, received by the head of Regional Device Work Unit of the provincial government, Monday (14/2/2022), at Lukmen I Hall, Dok II Governor's Office, Jayapura.

"First of all I thank all Regional Apparatus Organizations and employees who have completed the responsibility of preparing a legislative budget, so that the submission of the Budget Implementation Document of Regional Apparatus Work Unit 2022 can be carried out today," Lukas said in remarks, as quoted by Papua Governor's Spokesman M. Rifai Darus, to the press, after the Budget Implementation Document submission.

According to Rifai, Governor Enembe ensured that he was still a representative and extension of the central government. Thus, whatever President Jokowi ordered, will be immediately followed up by him and the ranks.

"Because in 2022, this is a transition period in the implementation of new regulations that must be adjusted by the Papua Provincial Government. Many authorities have changed, so it must be followed by the Papua Provincial Government, especially in the framework of the implementation of Special Autonomy Law No. 2021, which has been implemented in PP no. 109 and 107," he said.

While related to the use of the 2022 budget by Regional Apparatus Work Unit, the former Regent of Puncak Jaya reminded the heads of agencies, agencies and bureaus, to be able to use existing funds as well as possible.

As well as managing it in accordance with the designation and mandatory administrative order, so that there is no longer a wrong usage of finance, until it is processed by law.

"But there is a special affirmation given by the Governor as well, namely to the Papua Bureau of Auction of Goods and Services, so that in conducting the auction, it must be administrative orderly and in accordance with applicable regulations so that there is no delay in auctions and so on," he said.

Finally, added Rifai, Governor Lukas asked all parties, both the government and the public to be able to work together to maintain the predicate of Fair Without Exception (WTP) by the Regional Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI) which has been achieved in recent years.

"Also included is an invitation from the Governor to all parties, because he will end in 2023, so let's build Papua. Because the future of Papua is still long and sustainable," he said. ***