Catat Sejarah, Pemprov Papua Delapan Kali Berturut-Turut Raih WTP Record History, Papua Provincial Government Wins WTP Eight Times
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kembali memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Papua, tahun anggaran 2021. The Indonesian Financial Audit Agency (BPK RI) has again given an Unqualified Opinion, on the Regional Government Financial Statements (LKPD) of the Papua Provincial Government, 2021 budget year.
JAYAPURA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kembali memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Papua, tahun anggaran 2021.
Predikat terbaik ini terasa sangat spesial bagi jajaran Pemerintah Provinsi Papua yang mana dibawah kepemimpinan Lukas Enembe sebagai gubernur, telah berhasil mencatat tinta emas dengan mengantongi predikat Opini WTP sebanyak 8 kali sejak 2015 lalu.
"Sehingga peniliaan BPK RI atas prestasi Pemprov Papua ini kita harapkan dapat menjadi satu hal yang ingin dicapai seluruh entitas pemerintah," terang Anggota BPK RI, Pius Lustrilanang usai menyerahkan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Pemprov Papua tahun anggaran 2021 disela-sela Rapat Paripurna DPRP Papua, Kamis (9/6/2022) sore.
Hasil LHP BPK RI atas LKPD Pemprov Papua 2021, diterima langsung Gubernur Papua Lukas Enembe.
Masih menurut Anggota BPK RI Pius, hasil pemeriksaan tersebut dilaksanakan dalam upaya memberikan nilai tambah dan manfaat kepada masyarakat atas LHP LKPD Provinsi Papua.
Dengan demikian, dia berharap kinerja Pemprov Papua dapat diikuti pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Bumi Cenderawasih.
Sementara Gubernur Papua, Lukas Enembe mengingatkan jajarannya tidak hanya mengejar prestasi atas laporan keuangan tersebut. Namun prestasi harus pula dibarengi dengan adanya dampak positif yang turut dirasakan masyarakat.
"Artinya hasil laporan yang baik ini harus pula diwujudkan dengan kegiatan maupun program yang berdampak kepada kepentingan masyarakat," harap Lukas.
Selain LHP atas LKPD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2021, BPK RI juga menyerahkan LHP atas upaya Pemerintah Daerah menanggulangi kemiskinan Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Provinsi Papua. ***
JAYAPURA - The Indonesian Financial Audit Agency (BPK RI) has again given an Unqualified Opinion, on the Regional Government Financial Statements (LKPD) of the Papua Provincial Government, 2021 budget year.
This best title feels very special for the ranks of the Papua Provincial Government, which under the leadership of Lukas Enembe as governor, has succeeded in recording gold ink by bagging the title of WTP Opinion 8 times since 2015.
"So that the Indonesian Financial Audit Agency guidance on the achievements of the Papua Provincial Government, we hope that it can be one thing that all government entities want to achieve," explained member of The Indonesian Financial Audit Agency, Pius Lustrilanang after submitting the results of the Examination Result Report (LHP) of the Indonesian Financial Audit Agency on the LKPD of the Papua Provincial Government in 2021 on the sidelines of the Plenary Meeting of the Papuan DPRP, Thursday (9/6/2022) afternoon.
The results were received directly by the Governor of Papua Lukas Enembe.
Still, according to Pius, the results of the examination were carried out in an effort to provide added value and benefits to the community for the LHP LKPD of Papua Province.
Thus, he hopes that the performance of the Papua Provincial Government can be followed by district and city governments throughout Papua.
Meanwhile, the Governor of Papua, Lukas Enembe, reminded his staff not only to pursue achievements on the financial statements. However, achievements must also be accompanied by a positive impact that is also f
"This means that the results of this good report must also be realized with activities and programs that have an impact on the interests of the community," hoped Lukas.
In addition to the Examination Result Report for the LKPD of Papua Province for fiscal year 2021, BPK RI also handed over the LHP for the efforts of the Regional Government to overcome poverty for fiscal year 2021 to the Papua Provincial Government. ***
Tentang Penulis
Tim Redaksi Pemprov Papua
-