Mendagri Tito dan Gubernur Enembe Bersepakat Dorong Pemekaran Tujuh Provinsi

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, M. Tito Karnavian bersama Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH menyepakati rencana pemekaran tujuh provinsi di Tanah Papua, sesuai dengan jumlah wilayah adat yang ada. 

Kesepakatan ini setelah adanya pertemuan tertutup antara Mendagri dan Gubernur Papua di Kantor Kemendagri di Jakarta, Jumat (17/6) kemarin.

Gubernur Papua, Lukas Enembe didampingi Sekda Papua, DR. M. Ridwan Rumasukun, Asisten Bidang Pemerintahan, Doren Wakerkwa, SH, MH, Asisten Bidang Ekonomi dan Kesra, DR. M. Musa’ad disambut Mendagri, Tito Karnavian bersama pejabat di Kemendagri dan langsung menggelar rapat tertutup sekitar satu jam.

Usai pertemuan, Gubernur Lukas Enembe mengatakan, sejak tahun 2014 pihaknya sudah pernah mengajukan pemekaran tujuh provinsi di Papua berdasarkan wilayah adat kepada pemerintah pusat. 

Kemudian saat ini sudah ada lima wilayah adat dan tinggal satu yang akan dibahas undang-undangnya yakni Papua Utara sebagaimana diusulkan.

Gubernur menegaskan bahwa ketika pemekaran tujuh provinsi itu terjadi maka otomatis juga harus diikuti dengan percepatan pembangunannya sebagaimana kemauan dari pemerintah pusat. 

“Ya harapannya ketika pemekaran ini terjadi maka otomatis diikuti dengan percepatan pembangunannya dan kebijakan anggarannya,” ungkap Gubernur Enembe.

Sementara itu, Mendagri, M. Tito Karnavian menjelaskan, pertemuan dengan Gubernur Papua adalah membahas masalah pemekaran dan memang sudah lama diusulkan oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe supaya dimekarkan tujuh provinsi sesuai wilayah adat. 

“Saya sudah jelaskan bahwa yang dibahas saat ini di DPR-RI adalah tiga provinsi yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Pegunungan Tengah. Sementara sudah masuk juga usulan pemekaran Provinsi Papua Barat Daya dan kemungkinan besar akan dibahas di tahun ini maka pemekarannya terjadi tahun depan,” terang Mendagri.

Lanjut Mendagri, ada usulan satu lagi pemekaran yakni Provinsi Papua Utara yang akan dimasukkan dalam prolegnas untuk dibahas di tahun depan 2023 supaya juga bisa dimekarkan tahun depan, sehingga rencana sejak dulu tentang usulan pemekaran dari Gubernur Papua menjadi tujuh provinsi. ***

JAKARTA – The Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia, M. Tito Karnavian together with the Governor of Papua, Lukas Enembe agreed on a plan to expand 7 provinces in Papua, in accordance with the number of existing customary territories . 

This agreement was made after a closed-door meeting between the Minister of Home Affairs and the Governor of Papua at the Ministry of Home Affairs Office in Jakarta, Friday (17/6) yesterday, according to a release received by the editor.

The Governor of Papua, Lukas Enembe accompanied by the Regional Secretary of Papua, DR.M. Ridwan Rumasukun, Assistant for Government Affairs, Doren Wakerkwa, SH, MH, Assistant for Economic Affairs and Social Affairs, DR.M. Musa'ad was welcomed by the Minister of Home Affairs, Tito Karnavian with officials at the Ministry of Home Affairs and immediately held a closed-door meeting for about an hour.

After the meeting, Governor Lukas Enembe told reporters that since 2014 his party has proposed the expansion of 7 provinces in Papua based on customary territories to the central government.

Then currently there are five customary territories and only one that will be discussed by law is North Papua as proposed.

The governor emphasized that when the expansion of the 7 provinces occurs, it must also be automatically followed by the acceleration of its development as the will of the central government.

"Yes, the hope is that when this expansion occurs, it will automatically be followed by the acceleration of its development and budget policy," said Governor Enembe.

Meanwhile, the Minister of Home Affairs, M. Tito Karnavian explained that the meeting with the Governor of Papua was to discuss the issue of expansion and had long been proposed by the Governor of Papua, Lukas Enembe, to bloom seven provinces according to customary territories.

"I have explained that what is currently being discussed in the DPR-RI is 3 provinces, namely South Papua Province, Central Papua Province and Central Mountain Province. Meanwhile, there has also been a proposal for the expansion of Southwest Papua Province and is likely to be discussed this year, the expansion will occur next year," explained the Minister of Home Affairs.

Continued the Minister of Home Affairs, there is a proposal for one more expansion, namely North Papua Province, which will be included in the national legislation program to be discussed in 2023 so that it can also be bloomed next year, the plan has long been about the proposed expansion from the Governor of Papua to 7 provinces. ***