Gejolak Keamanan Hambat Penyaluran Dana Desa di Papua

JAYAPURA - Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua menyatakan penyaluran dana desa di wilayah setempat mengalami sejumlah hambatan. 

Hal ini disebabkan akibat gejolak keamanan di kabupaten wilayah pegunungan, sehingga beberapa aparatur desa setempat harus meninggalkan rumahnya karena mengungsi.

"Kita sudah mengajukan permintaan ke pusat untuk diberikan dispensasi. Mudah-mudahan bisa disetujuan pusat sehingga dana desa yang belum terbayarkan di beberapa desa bisa segera terbayarkan," terang Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua, Burhani AS, di Jayapura, Jumat (15/7/2022). 

Diketahui, sebanyak 19 Desa di Kabupaten Nduga, Papua, belum menerima dana desa hingga Juli 2022 ini. 

Penyerahan bantuan dana desa ke 19 kampung masih berproses dikarenakan terlambat mengajukan permohonan pencairan dana desa.

"Sebanyak 19 desa di Kabupaten Nduga ini yang tertinggal kemarin. Jadi dia (desa) ini belum sempat mengajukan tagihan tetapi batas waktunya sudah berakhir. Makanya kita ajukan dispensasi ke pusat," jelasnya. 

Sementara itu, penyaluran dana desa di Papua secara umum telah mencapai sekitar 40 persen. Angka tersebut diklaim Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Papua sudah cukup baik. ***

JAYAPURA - The Regional Office of the Directorate General of Treasury (DJPb) of Papua Province stated that the distribution of village funds in the local area experienced a number of obstacles.

This was due to security turmoil in the mountainous region district, so some local village officials had to leave their homes because they were displaced.

"We have already submitted a request to the central government to be granted dispensation. Hopefully, the approval can be agreed so that village funds that have not been paid in several villages can be paid immediately," explained the Head of the Regional Office of the Directorate General of Treasury (DJPb) of Papua Province, Burhani AS, to reporters in Jayapura, Friday (15/7/2022).

It is known that as many as 19 villages in Nduga Regency, Papua, have not received village funds until July 2022.

The handover of village fund assistance to 19 villages is still in process because it is too late to apply for village fund disbursement.

"A total of 19 villages in Nduga District were left behind. So it has not had time to file a bill but the deadline is over. That's why we apply for dispensation to the central government," he explained.

Meanwhile, the distribution of village funds in Papua in general has reached around 40 percent. This figure is claimed by the Regional Office of the Directorate General of Treasury of Papua to be quite good. ***