Beranda Berita Pemerintahan BPS : Presentase penduduk miskin Papua turun 26,56 persen
Ekonomi Daerah 2 menit baca

BPS : Presentase penduduk miskin Papua turun 26,56 persen

Tim Redaksi Pemprov Papua

19 Jul 22 · 12082 tayangan
Bagikan:
Pusat Data Terpadu Pemprov Papua

Persentase penduduk miskin di Papua selama enam bulan terakhir mengalami penurunan sebesar 0,82 persen poin yaitu dari 26,56 persen pada September 2021 menjadi 0,30 persen pada Maret 2021.

JAYAPURA - Persentase penduduk miskin di Papua selama enam bulan terakhir mengalami penurunan sebesar 0,82 persen poin yaitu dari 26,56 persen pada September 2021 menjadi 0,30 persen pada Maret 2021.

 

Hal ini disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Adriana Helena Carolina, di Jayapura, Senin (18/7/2022).

 

Kendati demikian, persentase penduduk miskin di Papua untuk daerah perkotaan mengalami peningkatan sebanyak 0,08 persen poin menjadi 5,02 persen pada Maret 2022.

 

"Pada September 2021, presentase penduduk miskin untuk daerah perkotaan capai 4,94 persen sedangkan perdesaan turun sebanyak 1,11 persen poin menjadi 35,39 persen".

 

"Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan, baik perkotaan maupun perdesaan," terang dia

 

Sementara sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada Maret 2022, untuk daerah perkotaan sebesar 67,42 persen, sedangkan perdesaan sebesar 78,40 persen 

 

Sedangkan komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap Garis Kemiskinan Provinsi Papua di daerah perkotaan adalah beras, rokok kretek filter, daging ayam ras, telur ayam ras, dan tongkol atau tuna atau cakalang.

 

"Kalau komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap Garis Kemiskinan di perdesaan adalah ketela rambat atau ubi, beras, rokok kretek filter, daging babi dan ketela pohon," tambah dia.***

Tentang Penulis

Tim Redaksi Humas Pemprov Papua

Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Papua bertanggung jawab atas publikasi informasi resmi kegiatan dan kebijakan pemerintahan.

Pencarian