Sekda Instruksikan Kepala OPD Menyiapkan Laporan Akhir Masa Jabatan Gubernur

JAYAPURA – Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diinstruksikan menyiapkan laporan akhir masa jabatan gubernur, terkait hasil pembangunan yang telah dikerjakan masing-masing instansi selama kurun waktu lima tahun terakhir.

Hal demikian disampaikan Sekda Papua Muhammad Ridwan Rumasukun, di Jayapura, Senin (9/1/2023).

Menurutnya, laporan akhir masa jabatan itu nantinya akan disampaikan pada Sidang Paripurna DPRP untuk selanjunya diteruskan kepada publik.

"Masa jabatan gubernur sisa 7 bulan, karena itu saya minta Kepala OPD Provinsi mohon bisa diselesaikan laporannya paling lambat di April 2023 mendatang. Dan nanti bisa diserahkan ke DPRP di akhir masa jabatan gubernur,” tambahnya.

Sementara menyoal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua yang mengalami penurunan, Sekda katakan hal demikian akibat imbas dari pemekaran tiga DOB. Dimana, dari sisi pendapatan saja, turun 67 persen di banding tahun 2022, sementara untuk belanja menurun sebesar 64,44 persen.

“Memang turunnya APBD Papua tahun 2023 ini mempengaruhi belanja pegawai. Karena sampai dengan hari ini, pegawai itu masih ada di Provinsi Papua dan belum didistribusikan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat pegawai bisa terdistribusi ke tiga DOB,” harap dia.

Kendati begitu, Ridwan katakan menurunnya APBD Papua tahun 2023 tidak menjadi masalah bagi Pemerintah Provinsi Papua. Sebab ruang lingkup pemerintahan ikut berkurang menjadi delapan kabupaten dan satu kota.

Sementara itu, koordinasi akan dibangun dengan pemerintahan yang baru agar penyelenggaraan pemerintahan bisa berjalan sebagaimana mestinya di tiga DOB tersebut. ***

JAYAPURA – The Head of the Regional Apparatus Organization (OPD) was instructed to prepare a report on the end of the governor's term, related to the results of the development that has been carried out by each agency over the past five years.

This was conveyed by Papua Regional Secretary Muhammad Ridwan Rumasukun, in Jayapura, Monday (9/1/2023).

According to him, the final report will be submitted at the Plenary Session of the DPRP for further forwarding to the public.

"The term of governor's office is 7 months left, therefore I ask the Head of the Provincial OPD, please complete the final report which must go in by April 2023 at the latest. And it can be submitted to the DPRP at the end of the governor's term," he added.

Meanwhile, regarding the decline in Regional Revenue and Expenditure Budget of Papua (APBD), the Regional Secretary said this was due to the impact of the expansion of the three New Autonomous Regions. In terms of income, it decreased by 67 percent compared to 2022, while for spending it decreased by 64.44 percent.

"Indeed, the decline in the Papuan regional budget in 2023 affects employee spending. Because to this day, the employee is still in Papua Province and has not been distributed. Hopefully in the near future employees can be distributed to the three New Autonomous Regions," he hoped.

However, Ridwan said that the decline in the Papua Regional Budget in 2023 is not a problem for the Papua Provincial Government. Because the scope of government was also reduced to eight districts and one city.

Meanwhile, coordination will be built with the new administration so that the administration can run as it should in the three New Autonomous Regions. ***