Buka Musrenbang Otsus Papua, Plh Gubernur : Hasilkan Program yang Luar Biasa Opening The Development Planning Deliberation of Papua Special Autonomy, Acting Governor: Produce An Extraordinary Program
Agenda daerah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus (Musrenbang Otsus) Papua 2023, resmi digelar pada Rabu (7/6/2023) pagi, di Kantor Gubernur Dok II, Jayapura. The regional agenda of the 2023 Development Planning Deliberation of Papua Special Autonomy Development Planning Deliberation was officially held on Wednesday (7/6/2023) morning, at the Governor Office Jayapura.
JAYAPURA - Agenda daerah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus (Musrenbang Otsus) Papua 2023, resmi digelar pada Rabu (7/6/2023) pagi, di Kantor Gubernur Dok II, Jayapura.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun, disaksikan Plh. Sekda Papua Derek Hegemur serta pejabat di lingkungan pemda setempat.
Dalam arahannya, Gubernur Ridwan tegas berpesan agar kegiatan Musrenbang Otsus Papua menghasilkan program yang tak biasa-biasa saja. Apalagi agenda ini merupakan yang pertama kali dilakukan pasca pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB).
Sementara hal yang tak kalah penting, sambung Ridwan, selain program yang luar biasa agenda Musrenbang Otsus Papua ini harus dilaksanakan secara nyata dan terukur.
"Karena itu teman-teman semua lakukan yang terbaik, jangan seperti biasa-biasa saja, tapi harus yang luar biasa."
"Tentunya semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi baik kita, masyarakat dan seluruh warga di Tanah Papua," terang Ridwan disela-sela acara itu.
Gubernur Ridwan menambahkan pentingnya perencanaan optimalisasi potensi di masing-masing daerah di Papua, agar memberikan dampak pada peningkatan ekonomi daerah.
Apalagi jika produk dari masing-masing daerah itu bisa dipasarkan tak hanya di dalam negeri tapi juga luar negeri.
"Potensi yang kita punya di kabupaten dan kota di Papua ini sebenarnya banyak. Contohnya Kabupaten Sarmi dengan Crude Palm Oil (CPO) atau minyak kelapa sawit dan lainnya."
"Makanya kita perlu mengangkat bersama-sama produk unggulan daerah masing-masing guna menjadi nilai ekonomi tinggi bagi daerah," imbau ia.
Selain menggelar Musrenbang Otsus Papua, bersamaan dengan itu Pemprov Papua juga menggelar Sosialisasi Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Tahun Anggaran 2023 dan Sosialisasi Jabatan Fungsional Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. ***
JAYAPURA - The regional agenda of the 2023 Development Planning Deliberation of Papua Special Autonomy Development Planning Deliberation was officially held on Wednesday (7/6/2023) morning, at the Governor Office Jayapura.
The activity was officially opened by the Daily Executive of Papua Governor Muhammad Ridwan Rumasukun, witnessed by Regional Secretary of Papua Derek Hegemur and officials in the local government.
In his direction, Governor Ridwan strongly advised that the Development Planning Deliberation will produce great programs. Moreover, this is the first agenda carried out after the expansion of the New Autonomous Region (DOB).
Ridwan continues, the Development Planning Deliberation must be implemented as real and measurable.
"Let's do our best, for extraordinary results”.
"Of course, it can provide benefits for both us, the community and all residents in the Land of Papua," explained Ridwan on the sidelines of the event.
Governor Ridwan also highlighted the importance of potential optimization planning in each region of Papua, in order to improve the regional economy.
He believes it would be even better if products of each region can penetrate not only the domestic market but also expand their reach to foreign markets.
"Actually, we have a lot of potential in regencies and cities in Papua. Such as Sarmi Regency with Crude Palm Oil (CPO) or palm oil and others. "
"That's why we need to elevate the superior products of each region to become a high economic value for the region," he appealed.
In addition to holding the Development Planning Deliberation of Papua Special Autonomy, at the same time, the Papua Provincial Government also launched the Socialization of the Governor's Regulation on Additional Employee Income (TPP) for the 2023 Fiscal Year and the Socialization of Functional Positions in the Field of Personnel within the Papua Provincial Government. ***
Tentang Penulis
Tim Redaksi Pemprov Papua
-