Dialog Wapres Bersama Tokoh Agama dan Pegiat HAM Papua Hasilkan Sejumlah Poin Rumusan Dialogue Between The Vice President, Papuan Religious Leaders and Human Rights Activists Produces a Number of Formulation Points
Pertemuan Wakil Presiden, Ma'ruf Amin bersama tokoh agama dan pegiat HAM di Papua, Selasa (10/10/2023), di Kantor Gubernur, Kota Jayapura, menghasilkan lima poin rumusan. The meeting of Vice President, Ma'ruf Amin with religious leaders and human rights activists in Papua, Tuesday (10/10/2023), at the Governor's Office, Jayapura City, resulted in a five-point formulation.
JAYAPURA - Pertemuan Wakil Presiden, Ma'ruf Amin bersama tokoh agama dan pegiat HAM di Papua, Selasa (10/10/2023), di Kantor Gubernur, Kota Jayapura, menghasilkan lima poin rumusan.
Hal ini diungkap Ketua Muhammadiyah Papua, Subhan Hamid Massa, usai pertemuan.
"Ada sekitar lima poin rumusan yang dihasilkan dari dialog, pertama penyelesaian masalah di Papua ini perlu mengedepankan adat dan kultural orang Papua. Kedua, pendekatan ekonomi dan hukum yang berkeadilan serta tegas."
"Ketiga, pemerintah benar-benar hadir di semua aspek (kota sampai pedalaman). Keempat rekonsiliasi itu berbasis kultur dimana pemerintah harus memahami kebiasaan warga Papua itu apa. Jangan sampai mereka suka papeda dikasi hamburger. Serta Penanganan keamanan harus humanis sehingga tidak menimbulkan trauma," terang Hamid.
Hal penting lain yang menjadi pembahasan dalam perumusan, lanjut dia, yakni dorongan kepada pemerintah untuk menghadirkan Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) di wilayah Papua, khususnya di Kota Jayapura. Hal tersebut agar ada rasa saling percaya antara rakyat Papua dan pemerintah terkait penanganan masalah HAM.
"Yang terjadi saat ini ada rasa ketidakpercayaan, baik dari pemerintah pusat kepada Papua maupun sebaliknya. Hal ini perlu titik temu, salah satu yang diusulkan yaitu kehadiran Pengadilan HAM di wilayah Papua," tandas dia.
Diketahui, pertemuan Wapres dengan Tokoh Agama dan Pegiat HAM Papua, berlangsung di lantai 4, Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura. Sebanyak 15 perwakilan tokoh agama dan pegiat HAM di Papua hadir dalam pertemuan tersebut. ***
JAYAPURA - The meeting of Vice President, Ma'ruf Amin with religious leaders and human rights activists in Papua, Tuesday (10/10/2023), at the Governor's Office, Jayapura City, resulted in a five-point formulation.
This was revealed by the Chairman of Muhammadiyah Papua, Subhan Hamid Massa to the press, after the meeting.
"There are five points of formulation as the result of the dialogue, first solving problems in Papua needs to prioritize the customs and culture of Papuans. Second, an economic and legal approach that is fair and firm."
"Third, the government is really present in all aspects (of the city to the interior). Fourth, reconciliation is based on culture and the government must understand the habits of Papuans. And security handling must be humane so that it does not cause trauma, "explained Hamid.
Another important thing that became a discussion in the formulation, he continued, was the encouragement to the government to present a Human Rights Court (HAM) in the Papua region, especially in Jayapura City. So, there is mutual trust between the Papuan people and the government regarding the handling of human rights issues.
"What is happening now is a sense of mistrust, both from the central government to Papua and vice versa. This needs common ground, one of which is proposed, namely the presence of a Human Rights Court in the Papua region," he said.
It is known that the meeting of the Vice President with Papuan Religious Leaders and Human Rights Activists took place on the 4th floor of Papua Governor's Office, Jayapura City. A total of 15 representatives of religious leaders and human rights activists in Papua attended the meeting. ***
Tentang Penulis
Tim Redaksi Pemprov Papua
-