KPK : Hasil Survey Menunjukkan Papua Masih Rentan Korupsi

JAYAPURA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut hasil survey yang dilakukan lembaga anti rasuah tersebut memastikan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua masih rentan korupsi. 

Oleh karenannya, KPK meminta media massa di Bumi Cenderawasih agar ikut memantau serta memberikan informasi guna meminimalisir praktik korupsi di wilayah setempat.

“Hasil survey menunjukan Papua masih sangat rentan korupsi, sehingga peran media dalam memberikan informasi sangat diperlukan,” kata Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak di Kota Jayapura, Senin. 

Kehadiran Johanis Tanak di Papua, dalam rangka diskusi media akselerasi pencegahan korupsi dalam mendukung kemajuan Papua, di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika Papua, Kota Jayapura. 

Kegiatan ini diikuti puluhan jurnalis dari berbagai media massa baik lokal maupun nasional yang ada di Kota Jayapura. 

Masih menurut, Johanis Tanak, media memiliki andil besar dalam upaya pemberantasan korupsi. Karena, apa yang disampaikan ke publik dalam bentuk berita, bisa diketahui seluruh dunia serta ikut membantu KPK dalam hal publikasi.

"Dengan demikian, pengawasan dari media sangat berpengaruh besar bagaimana kami di KPK menjalankan undang-undang yang diamatkan kepada kami," ucap ia. 

Johanis menambahkan, dalam upaya pencegahan korupsi, KPK akan selalu gencar melakukan survei integritas dan monitoring terhadap pencegahan baik di lembaga maupun lainnya.

"Kendati demikian, apabila ada laporan yang masuk, tentu kami akan tindaklanjuti dengan melakukan kajian atas informasi itu. Jika cukup alat bukti maka akan dikakukan penyelidikan".

"Karena KPK itu cuma ada di Jakarta tapi tim KPK itu ada di mana-mana," tandas dia. ***

JAYAPURA - The Corruption Eradication Commission (KPK) said the results of a survey conducted by the anti-corruption agency confirmed that the administration in Papua Province was still vulnerable to corruption.

Therefore, the KPK asked the mass media to participate in monitoring and providing information to minimize corrupt practices in the local area.

"The survey results show that Papua is still very vulnerable to corruption, so the role of the media in providing information is very necessary," said the Deputy Chairman of the Corruption Eradication Commission, Johanis Tanak in Jayapura City on Monday.

The presence of Johanis Tanak in Papua, in the context of media discussions to accelerate corruption prevention in supporting the progress of Papua, at the Papua Communication and Informatics Service Hall, Jayapura City.

This activity was attended by dozens of journalists from various mass media both local and national in Jayapura City.

According to Johanis Tanak, the media has a big hand in efforts to eradicate corruption. Because, what is conveyed to the public in the form of news, can be known to the whole world and help the Corruption Eradication Commission in terms of publication.

"Thus, supervision from the media is very influential in carrying out the laws imposed on us," he said.

Johanis added, in an effort to prevent corruption, the Corruption Eradication Commission will always intensively conduct integrity surveys and monitoring of prevention both in institutions and others.

"However, if there is a report that comes in, of course we will follow up by conducting a review of the information. If there is enough evidence, an investigation will be carried out."

"The Corruption Eradication Commission is only in Jakarta but the team is everywhere," he said. ***