Pimpin Apel Senin Pagi, Asisten Suzana Minta ASN Pemprov Papua jadi Panutan Pelaporan Pajak Tahunan

JAYAPURA - Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Papua diminta menjadi panutan dalam hal pelaporan pajak tahunan.

Kewajiban pajak disampaikan dalam bentuk Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun sebelumnya.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Suzana Wanggai, pentingnya ASN menjadi panutan agar menjadi teladan maupun contoh bagi anggota keluarga yang lain maupun lingkungan sekitarnya.

“Kita sebagai ASN harus (jadi panutan dalam) menyampaikan pajak tahunan. Karena dengan membayar pajak merupakan bagian dari bela negara.”

“Hal ini karena sebagai warga negara Indonesia yang baik, ASN wajib menyampaikan SPT yang mana merupakan bentuk partisipasi dalam membangun Papua,” terang Suzana, saat menyampaikan arahan pada apel gabungan di halaman Kantor Gubernur setempat, Jl. Soa Siu Dok II, Kota Jayapura, Senin (4/3) pagi.

Suzana katakan, batas pelaporan SPT atau pajak tahunan sampai dengan 31 Maret 2024 mendatang. Dengan demikian, diharapkan agar para pejabat Eselon II, III dan IV, memonitor seluruh staf untuk melakukan pelaporan.

“Intinya bela negara bukan hanya pegang senjata saja, namun dengan menyampaikan laporan SPT juga termasuk dalam bela negara karena pahlawan Pembangunan,” tegasnya lagi.

Suzana tambahkan, saat ini pelaporan pajak dapat disampaikan secara elektronik melalui aplikasi maupun website. Penyampaian SPT juga dapat dilakukan secara offline. 

“Sehingga tak ada alasan untuk tidak melaporkan pajak,” ucapnya.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jayapura Hanna Heski Pontoh menyatakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saat memiliki aplikasi yang dapat digunakan untuk menghitung pajak secara otomatis. 

“Sekarang kami juga ada aplikasi baru yang dapat diakses di kalkulator.pajak.go.id, sehingga secara otomatis akan terisi hitungannya.”

“Aplikasi ini juga untuk memudahkan wajib pajak,” tandasnya. ***

JAYAPURA - The State Civil Apparatus (ASN) of the Papua Provincial Government is asked to be a role model in terms of annual tax reporting.

Tax obligations are submitted in the form of the previous Personal Annual Tax Return (SPT).

According to Acting Assistant for Economic Affairs and People's Welfare of the Regional Secretariat of Papua, Suzana Wanggai, the importance of civil servants being role models will give examples for other family members and the surrounding environment.

"We as civil servants must (be role models in) submitting annual taxes. Because paying taxes is part of defending the country."

"As a good Indonesian citizen, civil servants are required to submit a Personal Annual Tax Return which is a form of participation in developing Papua," explained Suzana, when delivering directions at the joint briefing at the Governor Office, Jayapura City, Monday (4/3) morning.

Suzana said that the deadline for reporting annual tax returns is until March 31, 2024. Thus, it is expected that Echelon II, III and IV officials monitor all staff for reporting.

"The point is that defending the country is not only holding a weapon but by submitting an annual tax report, it is also included in defending the country because of the heroes of development," she emphasized again.

Suzana added that currently tax reporting can be submitted electronically through the application or website. Tax return submission can also be done offline.

"So there is no reason not to report taxes," she said.

Head of the Jayapura Tax Service Office (KPP) Hanna Heski Pontoh stated that the Directorate General of Taxes currently has an application that can be used to calculate taxes automatically.

"Now we also have a new application that can be accessed on the kalkulator.pajak.go.id, so it will automatically fill the count."

"This application is also to make it easier for taxpayers," she said. ***