Pemprov Papua Ingatkan Mantan Pejabat Kembalikan Mobil Dinas Papua Provincial Government Reminds Former Officials to Return Official Cars
Pemerintah Provinsi Papua mengingatkan mantan pejabat untuk segera mengembalikan mobil dinas agar tak berdampak pada neraca maupun aset di instansi terkait. The Papua provincial government reminded former officials to immediately return official cars not to impact the balance sheet or assets in related agencies.
JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua mengingatkan mantan pejabat untuk segera mengembalikan mobil dinas agar tak berdampak pada neraca maupun aset di instansi terkait.
Menurut Pelaksana tugas (Plt) Asisten Bidang Pemerintahan Setda Papua Yohanis Walilo, pengembalian secara sukarela sangat dibutuhkan, guna menghindari penarikan secara paksa oleh pemerintah provinsi.
“Saya kira jangan sampai lah ada penarikan paksa dan itu kami rasa tidak bagus,” kata Walilo di Kota Jayapura, Selasa (21/5/2024)
Ia juga mengingatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setempat untuk segera mengembalikan kendaraan dinas menjelang akhir masa jabatan. Penarikan paksa adalah upaya yang akan dilakukan bila tak ada itikad baik.
“Awalnya akan kami panggilan kemudian dilakukan penyuratan pemanggilan pertama dan kedua jika tidak datang juga maka Pemprov melakukan pengambilan paksa,” kata dia.
Yohanis berharap tak lagi ada penarikan paksa seperti pada 90 kendaraan dinas, beberapa waktu lalu.
“90 kendaraan dinas itu dari mantan anggota yang 10 tahun punya sehingga dilakukan penarikan paksa,” tandasnya. ***
JAYAPURA - The Papua provincial government reminded former officials to immediately return official cars not to impact the balance sheet or assets in related agencies.
According to Acting Assistant for Government Affairs of Papua Regional Secretariat, Yohanis Walilo, voluntary returns are urgently needed to avoid forced withdrawal by the provincial government.
"I don't think there should be a forced withdrawal and we don't think it's good," said Walilo in Jayapura City, Tuesday (21/5/2024)
He also reminded members of the local House of Representatives (DPR) to immediately return official vehicles towards the end of terms. Forced withdrawal is an attempt that will be made if there is no good faith.
"Initially, we will call and then the first and second summons will be made if we don't come, then the provincial government will take it by force," he said.
Yohanis hopes that there will no longer be a forced recall like the 90 official vehicles, some time ago.
"The 90 vehicles are from former members who had been there for 10 years so a forced recall was carried out," he said. ***
Tentang Penulis
Tim Redaksi Pemprov Papua
-