Pemprov Papua Kembali Raih WTP

JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua tahun anggaran 2023.

Hasil pemeriksaan diserahkan Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Prof. Dr. Pius Lustrilanang S.IP., M.Si., CSFA, CFrA didampingi Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Dr., Ir. Martuama Saragi S.T., M.M., CSFA, IPU.

Sementara Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 diterima Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw, SE dan Pj. Gubernur Papua Dr. Muhammad Ridwan Rumasukun, S.E., M.M., di Ruang Sidang Paripurna Istimewa DPR Papua, Senin (10/6/2024)

Pemeriksaan dilakukan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan hasil Pemeriksaan menunjukan mash adanya permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah.”

“Meskipun demikian, dampak permasalahan tersebut, tidak material dalam mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan,” kata Anggota VI BPK RI, Pius.

Sementara permasalahan-permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti, antara lain masih ditemukan pelaksanaan pembayaran Belanja Pegawai belum sesuai ketentuan.

Kemudian terjadi kelebihan pembayaran dan kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan di beberapa paket pekerjaan pada Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal, dan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) belum memadai. 

“Atas permasalahan tersebut BPK memberikan rekomendasi perbaikan untuk ditindaklanjuti oleh Gubernur Papua,” ucap ia.

Anggota VI BPK RI ini juga mengajak Pemerintah Provinsi Papua dan DPRP mendorong terwujudnya Masyarakat yang adil dan Makmur serta kesejahteraan rakyat dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan Index Pembangunan Manusia (IPM).

Pius Lustrianang juga menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ketua DPR Papua dan Pj. Gubernur Papua beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan perhatian dan dukungan dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh BPK dan mendukung upaya BPK RI dalam mewujudkan visi dan misinya. ***

JAYAPURA - The Papua Provincial Government has again won a Fair Without Exception (WTP) opinion on the Papua Provincial Government's Financial Statements for the 2023 fiscal year.

The results of the audit were submitted by Member VI of the Financial Audit Board (BPK),

Prof. Dr. Pius Lustrilanang S.IP., M.Si., CSFA, CFrA accompanied by the Head of Financial Audit Board Representative for Papua Province Dr., Ir. Martuama Saragi S.T., M.M., CSFA, IPU.

Meanwhile, the Audit Report (LHP) on the Financial Statements of the Papua Provincial Government for the 2023 Fiscal Year was received by the Speaker of the Papuan House of Representatives Jhony Banua Rouw, SE and the Acting Governor of Papua Dr. Muhammad Ridwan Rumasukun, S.E., M.M., in the Special Plenary Meeting Room of the Papua House of Representatives, Monday (10/6/2024)

The audit was carried out based on the State Financial Audit Standards (SPKN) and the results of the audit showed that there were problems related to regional financial management."

" However, the impact of these problems does not affect the fairness of the presentation of financial statements," said Member VI of BPK RI, Pius.

Meanwhile, problems that must be followed up immediately include the implementation of Employee Expenditure payments that are not under the provisions.

Then there was overpayment and lack of revenue for late fines in several work packages on Goods and Services Expenditure and Capital Expenditure, and inadequate management of Regional Property (BMD).

"For these problems, the Audit Board provides improvement recommendations to be followed up by the Governor of Papua," he said.

The member VI of the Indonesian Audit Board also invited the Papua Provincial Government and the Papuan Council to encourage the realization of a just and prosperous society and people's welfare by reducing poverty and unemployment rates and increasing the Human Development Index (HDI).

Pius Lustrianang also expressed his highest gratitude to the Speaker of the Papuan House of Representatives and the Acting Governor of Papua and all his staff who have given attention and support in the implementation of the audit task of the management and responsibility of state finances by the Audit Board and supported the efforts of the Indonesia Audit Board in realizing its vision and mission. ***