BPBJ Papua dorong fasilitasi khusus bagi pelaku usaha OAP

JAYAPURA - Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Provinsi Papua mendorong pemberian fasilitasi khusus bagi unit kerja setempat, guna memproteksi pelaku usaha OAP.

“Dengan begitu kami dapat melakukan verifikasi dan keberpihakan kepada pelaku usaha OAP dalam amanat UU Otsus tadi,” terang Kepala BPBJ Provinsi Papua, Debora Salosa, di Jayapura, Rabu.

Meski begitu, ia meminta seluruh pelaku usaha orang asli Papua, terutama bidang konstruksi, bidang jasa dan pengadaan barang untuk meningkatkan Kualifikasi Badan Usaha guna memenuhi standar yang dibutuhkan.

“Supaya dengan begitu juga bisa diikut sertakan pada pekerjaaan pekerjaan dalam katalog lokal. Terutama pekerjaan dengan dana yang bersumber dari dana Otsus yang sebaiknya ditujukan kepada pelaku usaha OAP.”

“Sehingga penting sekali memperhatikan kualifikasi perusahaan, mulai dari tenaga, bahan dan alat serta menyajikan harga harga yang bisa memiliki kompotensi dengan pelaku pelaku usaha lainnya,” ucap Debora.

Debora menambahkan, saat ini belanja belanja sudah lebih diarahkan kepada belanja pada  katalog. 

Dimana bisa terdiri dari katalog nasional, katalog sekteral dan katalog lokal.

“Untuk katalog lokal, Pemerintah Provinsi Papua pasti lebih mengedepankan  pelaku usaha OAP sesuai Perpres nomor 17 tahun 2019 dan sesuai peraturan gubernur nomor 46 tahun 2021 tentang pengadaaan barang dan jasa di Provinsi Papua,” tutupnya. ***

JAYAPURA - The Papua Province Bureau of Procurement of Goods and Services (BPBJ) encourages the provision of special facilitation for local work units to protect Papuan Indigenous entrepreneurs.

"That way we can verify and take sides with Papuan Indigenous entrepreneurs in the mandate of the Special Autonomy Law," explained the Head of BPBJ of Papua Province, Debora Salosa, in Jayapura, Wednesday.

Even so, she asked all indigenous business actors in Papua, especially in the fields of construction, services and procurement of goods to improve the qualifications of business entities to meet the required standards.

"So that it can also be included in the work in the local catalog. Especially work with funds sourced from Special Autonomy funds which should be addressed to Papuan Indigenous entrepreneurs."

"So it is very important to pay attention to the company's qualifications, starting from manpower, materials and tools and presenting prices that can have complicity with other business actors," said Debora.

Debora added, currently, the purchase of goods has been directed more to catalogs, it can consist of national catalogs, sectarian catalogs and local catalogs.

"For local catalogs, the Papua Provincial Government must prioritize indigenous business actors under Presidential Regulation 17 of 2019 and Governor Regulation 46 of 2021 concerning the procurement of goods and services in Papua Province," she concluded. ***