Pj Gubernur Limbong Minta BKD Papua segera kaji penerapan sistem merit ASN

JAYAPURA - Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong menginstruksikan Badan Kepegawaian (BKD) setempat mengkaji penerapan sistem merit aparatur sipil negara (ASN) di wilayahnya. 

Hal demikian berkenaan dengan banyaknya jabatan pejabat pelaksana tugas di Pemprov Papua, hingga kini menjadi atensi Menteri Dalam Negeri, sehingga perlu segera diambil langkah evaluasi dan pengisian pejabat definitif. 

"Di Provinsi Papua ini yang menjadi problem adalah terlampau banyak pejabat pelaksana tugas. Kenapa terjadi, saya kurang paham. Ini jadi atensi Mendagri juga, jadi segera dievaluasi dan didefinitifkan melalui mekanisme yang ada (sistem merit)," kata Ramses di Jayapura, Jumat (9/8/2024). 

Masih menurut Ramses, kewenangan pejabat pelaksana tugas (Plt) memiliki keterbatasan sehingga pelayanan publik tidak bisa berjalan optimal. 

Karena itu, ia meminta Badan Kepegawaian Daerah Papua segera memproses pengisian jabatan yang kosong di lingkungan pemerintah setempat. Dimana pengisian pejabat definitif itu agar pelayanan kepada masyarakat lebih optimal. 

"Siapa yang mau menduduki apa dan sebagainya, kalau memang bagus di situ yah didudukan di situ. Tapi kalau dari segi administrasi dia tidak memenuhi, yah tunggu dulu jangan memaksakan jadi Plt".

"Kalau secara aturan sudah, baru kita bicara dari segi kompetensi. Dua itu saja sudah cukup untuk menentukan bibit pejabat yang unggul di Papua," ujarnya. 

Ramses menambahkan, dirinya tak memiliki kewenangan dalam proses pengisian pejabat definitif tersebut. Kewenangan itu, lanjut Ramses, sepenuhnya ada di pemerintah pusat. 

"Nanti mekanismenya biar BKD yang membuat, kira-kira sistemnya seperti apa," tutupnya. ***

JAYAPURA – The Acting Governor of Papua Ramses Limbong instructed the local Civil Service Agency (BKD) to review the implementation of the merit system for state civil servants in his area.

This is related to the many positions of acting officials in the Papua Provincial Government, until now it has become the attention of the Minister of Home Affairs, so it is necessary to immediately take the opportunity to evaluate and fill in the definitive officials.

"In Papua Province, the problem is too many officials on duty. I don't understand what happened. This is also the attention of the Minister of Home Affairs, it will be immediately evaluated and defined through the existing mechanism (merit system)," said Ramses in Jayapura, Friday (9/8/2024).

According to Ramses, the authority of the acting officer has limitations so public services cannot run optimally.

Therefore, he asked the Papua Regional Civil Service Agency to immediately process the filling of vacant positions within the local government so that services to the community will be more optimal

"If the administration does not comply, well, wait first, don't force to be the Acting Officer".

"If we have met the rules, we will talk in terms of competence. Those two are enough to determine the seeds of superior officials in Papua," he said.

Ramses added that he did not have authority in the process of filling the definitive official position. The authority, Ramses continued, is fully in the central government. 

"The mechanism will be made by the Regional Civil Service Agency, what kind of system will be used," he concluded. ***