Kelebihan Kapasitas, Pemprov Papua dorong rasionalisasi pegawai Excess Capacity, Papua Provincial Government Encourages Employee Rationalization
Pemerintah Provinsi Papua mendorong rasionalisasi jumlah pegawai di wilayahnya, guna melakukan efisiensi belanja daerah serta memberikan ruang bagi SDM tertentu memiliki kedudukan yang jelas. The Papua Provincial Government is encouraging rationalization of the number of employees in its area to make regional spending efficient and provide space for certain human resources to have a clear position.
JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua mendorong rasionalisasi jumlah pegawai di wilayahnya, guna melakukan efisiensi belanja daerah serta memberikan ruang bagi SDM tertentu memiliki kedudukan yang jelas.
"Pegawai Pemprov Papua berjumlah 8.300 sekian. Idealnya 7.800 kurang lebih. Sehingga ini yang mau dirasionalisasi mau ditaruh dimana (supaya setiap ASN punya kedudukan yang jelas)," terang Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong, pada pengukuhan Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Jayapura, Hardianawati, di Kota Jayapura, Rabu (21/8/1014).
Tak sampai disitu, pihaknya juga telah membentuk tim panitia seleksi (Pansel) pejabat eselon II Pemprov Papua, yang bertugas menyeleksi pejabat yang akan duduk sebagai kepada organisasi perangkat daerah (OPD).
Tujuannya untuk mendefinitkan sejumlah jabatan Kepala OPD yang masih dipegang oleh pelaksana harian (Plh) maupun pelaksana tugas (Plt).
"Saya sudah bentuk tim Pansel untuk melakukan seleksi dan kalau sudah selesai, kita definitfkan pejabat eselon II-nya. Nanti untuk pejabat eselon III di OPD, kita serahkan ke BKD dan kepala SKPD, mau ditaruh kemana. Saya percayakan ke mereka," terang Ramses.
Sementara Gubernur berharap kehadiran pejabat Kepala Kantor Wilayah Regional IV Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Jayapura, Hardinawati, dapat memperlancar "permasalahan" ASN di Papua.
Sinergitas antara Pemprov Papua dan BKN Jayapura, juga diharapkan membawa perubahan yang cukup baik khususnya bagi Papua, khususnya dalam pengelolaan SDM ASN di bumi cenderawasih. ***
JAYAPURA - The Papua Provincial Government is encouraging rationalization of the number of employees in its area to make regional spending efficient and provide space for certain human resources to have a clear position.
"The number of Papua Provincial Government employees is 8,300, ideally 7,800. So that the rationalized employees have a clear position," explained Acting Governor of Papua Ramses Limbong, at the inauguration of the Head of Regional Office IX of the Jayapura National Civil Service Agency (BKN), Hardianawati, in Jayapura City, Wednesday (8/21/1014).
His party has also formed a selection committee team for echelon II officials of the Papua Provincial Government, which is tasked with selecting officials who will sit as regional apparatus organizations (OPD).
The goal is to define some positions of the head regional apparatus organizations that are still held by daily executors and duty executors.
"I have formed a committee team to conduct a selection and when it is finished, we will define the Echelon II Officials. For Echelon III Officials, we will leave it to the BKD and the head of the Regional Working Unit," explained Ramses.
Meanwhile, the Governor hopes that the presence of the Head of the Regional Office IV of the Jayapura National Civil Service Agency (BKN), Hardinawati, can facilitate the "problem" of civil servants in Papua.
The synergy between the Papua Provincial Government and the BKN of Jayapura is also expected to bring quite good changes, especially for Papua in the management of civil servants' human resources. ***
Tentang Penulis
Tim Redaksi Pemprov Papua
-