Gubernur Fakhiri Dorong Sinergi dan Partisipasi Publik dalam Penyusunan RKPD 2027

JAYAPURA - Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Hal itu disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 yang digelar di Jayapura, Rabu (23/4/2026).

Dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Gubernur Papua, Aryoko A.F Rumaropen mengatakan forum ini merupakan tahapan strategis dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

“Pembangunan tidak dapat berjalan optimal jika hanya dirancang oleh pemerintah semata, melainkan harus melibatkan aspirasi, masukan dan kebutuhan nyata dari masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, RKPD sebagai dokumen tahunan memiliki peran penting dalam menerjemahkan RPJMD ke dalam program dan kegiatan yang terukur, terarah, serta berdampak langsung bagi masyarakat.

Oleh karena itu, forum konsultasi publik menjadi ruang kolaborasi untuk memastikan arah pembangunan Papua benar-benar inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Gubernur juga menegaskan, arah kebijakan pembangunan Papua tahun 2027 difokuskan pada integrasi lintas sektor dan penguatan sinergi antarwilayah.

Fokus pembangunan meliputi integrasi layanan publik berbasis digital, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi seperti telemedicine, serta pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.

Selain itu, penguatan keamanan dan ketertiban melalui sinergi antara pemerintah daerah dan aparat keamanan, serta partisipasi masyarakat juga menjadi prioritas. Pengembangan kawasan ekonomi terpadu melalui hilirisasi komoditas unggulan, kemitraan, dan penguatan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal turut menjadi perhatian.

“Papua memiliki tantangan yang tidak ringan, mulai dari kondisi geografis hingga keterbatasan akses layanan dasar. Namun kita juga memiliki kekuatan besar berupa kekayaan sumber daya alam dan keragaman budaya,” katanya.

Oleh karena itu, Gubernur mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berperan aktif memberikan masukan konstruktif. “Sinergi antar perangkat daerah harus terus diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih program,” tambahnya.

 Gubernur berharap forum ini menghasilkan rumusan berkualitas guna mendorong terwujudnya Papua yang cerdas, sejahtera, dan harmonis. ***

JAYAPURA — Papua Governor Matius D. Fakhiri emphasized the importance of cross-sector synergy and active public participation in preparing the 2027 Regional Government Work Plan. He conveyed this message during the Public Consultation Forum of the 2027 Regional Government Work Plan held in Jayapura on Wednesday, April 23, 2026.

In remarks read by Papua Deputy Governor Aryoko A.F. Rumaropen, the governor, said the forum was a strategic stage in the regional development planning process.

"Development cannot run optimally if it is designed solely by the government. It must involve the aspirations, input, and real needs of the community," he said.

He explained that the Regional Government Work Plan, as an annual document, plays an important role in translating the Regional Medium-Term Development Plan into measurable, targeted programs and activities that have a direct impact on the public.

Therefore, the public consultation forum serves as a space for collaboration to ensure that Papua's development direction is truly inclusive, adaptive, and sustainable.

The governor also stressed that Papua's development policy direction for 2027 will focus on cross-sector integration and strengthening synergy between regions.

The development focus includes integrating digital-based public services, improving education and health services through the use of technology such as telemedicine, and ensuring the equal distribution of teachers and health workers.

In addition, strengthening security and public order through synergy between regional governments, security forces, and community participation is also a priority. The development of integrated economic zones through downstream processing of leading commodities, partnerships, and the strengthening of creative economies based on local wisdom is also a key concern.

"Papua faces significant challenges, from geographical conditions to limited access to basic services. However, we also have great strengths in the form of abundant natural resources and cultural diversity," he said.

For this reason, the governor invited all stakeholders to play an active role in providing constructive input. "Synergy among regional government agencies must continue to be strengthened so that programs do not overlap," he added.

The governor expressed hope that the forum would produce high-quality recommendations to help realize a Papua that is intelligent, prosperous, and harmonious. ***