Wagub Papua Buka Konsolidasi Implementasi Perdasus Otsus, Tekankan Sinergi Daerah Wujudkan Papua Cerah

JAYAPURA - Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen, secara resmi membuka kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus serta Sosialisasi, Penyamaan Persepsi dan Konsolidasi Implementasi Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kewenangan Khusus Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus Papua, yang berlangsung di salah satu Hotel di Kota  Jayapura. (12/5)

Kegiatan ini dihadiri pimpinan daerah kabupaten/kota se-Papua, pimpinan OPD Provinsi Papua, serta sejumlah SKPD teknis terkait sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi implementasi Otonomi Khusus yang terintegrasi dan berorientasi pada perlindungan serta pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP). 

Dalam arahannya, Wakil Gubernur Papua Aryoko A.F. Rumaropen menegaskan bahwa implementasi Otsus harus dijalankan secara kolaboratif dan terukur agar mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat Papua. Menurutnya, Perdasus Nomor 4 Tahun 2026 menjadi landasan penting dalam memperjelas kewenangan khusus daerah serta memperkuat sinkronisasi pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. “Melalui konsolidasi ini kita ingin memastikan seluruh pemangku kepentingan memiliki persepsi yang sama dalam menjalankan Otonomi Khusus, sehingga visi Papua Cerah dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan,” ujar Aryoko.

Kegiatan menghadirkan tiga narasumber utama yang memaparkan berbagai aspek strategis pelaksanaan Otsus Papua.

Perwakilan BAPPERIDA Provinsi Papua yang diwakili Kabid Sosial Budaya, Makmur, menguraikan capaian makro pembangunan daerah, visi dan misi Pemerintah Provinsi Papua dalam RPJMD 2025–2029, serta integrasi siklus perencanaan pembangunan Otonomi Khusus ke dalam program prioritas pembangunan daerah.

Sementara itu, BP3OKP Papua melalui Ketua Pokja Ekonomi menegaskan peran strategis BP3OKP sebagai lembaga khusus yang dibentuk untuk mengawal pelaksanaan Otonomi Khusus melalui fungsi sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi antar pemangku kepentingan.

Adapun akademisi Universitas Cenderawasih dari Pusat Kajian Demokrasi Uncen, Dr. Lily Bauw, menjelaskan makna filosofis Perdasus Nomor 4 Tahun 2026 yang secara khusus mengatur sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi kerakyatan bagi Orang Asli Papua. Menurutnya, regulasi tersebut menjadi payung hukum strategis dalam mengelaborasi program-program prioritas yang berpihak kepada OAP secara berkelanjutan.

Kegiatan ini juga menjadi ruang penyamaan persepsi antar pemerintah daerah dalam memperkuat implementasi kewenangan khusus, sekaligus membangun komitmen bersama guna mendukung terwujudnya Papua yang cerdas, sehat, produktif, sejahtera dan harmonis melalui pelaksanaan Otonomi Khusus yang efektif dan tepat sasaran. ***

JAYAPURA – Papua Deputy Governor Aryoko Rumaropen officially opened the Monitoring and Evaluation of Special Autonomy Implementation, as well as the Socialization, Alignment of Perceptions, and Consolidation of the Implementation of Special Regional Regulation Number 4 of 2026 concerning the Special Authorities of the Province and Regencies/Municipalities in the implementation of Papua's Special Autonomy. The event was held at a hotel in Jayapura City on Tuesday (May 12).

The activity was attended by regional leaders from regencies and municipalities across Papua, heads of Papua Provincial Government offices, and several related technical agencies as part of efforts to strengthen the synergy of integrated Special Autonomy implementation, oriented toward the protection and empowerment of Indigenous Papuans.

In his remarks, Papua Deputy Governor Aryoko A.F. Rumaropen emphasized that the implementation of Special Autonomy must be carried out collaboratively and measurably to address the real needs of the Papuan people. According to him, Perdasus Number 4 of 2026 serves as an important foundation for clarifying the special authorities of regional governments and strengthening development synchronization between the provincial government and regency/municipal governments.

"Through this consolidation, we want to ensure that all stakeholders have the same perception in implementing Special Autonomy, so that the vision of a Bright Papua can be realized concretely and sustainably," Aryoko said.

The event featured three main speakers who presented various strategic aspects of the implementation of Papua's Special Autonomy.

A representative of the Papua Provincial Regional Development Planning, Research, and Innovation Agency, represented by the Head of the Social and Cultural Affairs Division, Makmur, outlined the macro achievements of regional development, the vision and mission of the Papua Provincial Government in the 2025–2029 Regional Medium-Term Development Plan, and the integration of the Special Autonomy development planning cycle into regional development priority programs.

Meanwhile, Agency for the Acceleration of Papua Special Autonomy Implementation of Papua, through the Head of the Economic Working Group, emphasized the strategic role of Agency for the Acceleration of Papua Special Autonomy Implementation as a special institution established to oversee the implementation of Special Autonomy through the functions of synchronization, harmonization, evaluation, and coordination among stakeholders.

In addition, an academic for Democracy Studies of Cenderawasih University, Dr. Lily Bauw, explained the philosophical meaning of Special Regional Regulation Number 4 of 2026, which specifically regulates the health, education, and people's economy sectors for Indigenous Papuans. According to her, the regulation serves as a strategic legal umbrella for elaborating priority programs that sustainably favor Indigenous Papuans.

The activity also served as a forum for aligning perceptions among regional governments in strengthening the implementation of special authorities, while building a shared commitment to support the realization of a Papua that is intelligent, healthy, productive, prosperous, and harmonious through effective and well-targeted implementation of Special Autonomy. ***