Papua Manfaatkan Dana Iklim Rp29,6 Miliar untuk Perkuat Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua mulai mengimplementasikan Program Result Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF) Output-2 dengan nilai pendanaan sekitar Rp29,6 miliar untuk mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan dan pembangunan rendah karbon di Papua.

Pelaksanaan program ditandai dengan kegiatan Kick Off RBP REDD+ GCF Output-2 yang berlangsung di Kota Jayapura, Kamis (18/6/2026), dan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan, serta pelaku usaha kehutanan.

Mewakili Gubernur Papua, Asisten III Sekda Papua Suzana Wanggai mengatakan pendanaan tersebut harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat upaya pelestarian hutan Papua yang menjadi salah satu kawasan hutan tropis terbesar di dunia.

“Pemanfaatan dana RBP REDD+ harus memberikan dampak yang terukur, berkelanjutan, dan dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya masyarakat adat sebagai penjaga utama hutan Papua,” ujarnya.

Menurut Suzana, pengelolaan hutan berkelanjutan perlu berjalan seiring dengan agenda pembangunan daerah, termasuk penguatan ekonomi masyarakat, pengurangan kemiskinan, pembangunan kampung berkelanjutan, dan perlindungan lingkungan.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua, Yaconias Maittindom, menjelaskan Papua memperoleh alokasi dana sebesar 1.899.392 dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp29,65 miliar. Dana tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi Papua dalam menurunkan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan pada periode 2014–2016.

“Ini merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi Provinsi Papua dalam upaya pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan,” kata Yaconias.

Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas, antara lain penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), rehabilitasi hutan dan lahan, Program Kampung Iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pengelolaan hutan lestari, konservasi keanekaragaman hayati, serta penguatan kelembagaan REDD+ di tingkat provinsi.

Kepala Bidang Perencanaan Kehutanan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua, Estiko Tri Wiradyo, menambahkan sebagian pendanaan tahap awal akan difokuskan pada penguatan sistem pendukung REDD+, termasuk kegiatan monitoring, reporting, and verification (MRV) serta penyusunan laporan emisi.

Menurutnya, penguatan sistem tersebut penting untuk membuka peluang akses pendanaan iklim yang lebih besar bagi Papua pada masa mendatang.

“Dana yang kami terima tidak diberikan dalam bentuk uang tunai kepada masyarakat. Dana tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan yang manfaatnya ditujukan untuk masyarakat,” ujar Estiko.

Pemerintah Provinsi Papua berharap pemanfaatan dana iklim tersebut dapat memperkuat perlindungan hutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat, serta mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan menuju Papua Cerah. ***

JAYAPURA – The Papua Provincial Government has begun implementing the Result-Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF) Output-2 Program, with funding of around IDR 29.6 billion, to support sustainable forest management and low-carbon development in Papua.

The program implementation was marked by the Kick-Off of RBP REDD+ GCF Output-2, held in Jayapura City on Thursday (June 18, 2026). The event involved the central government, regional governments, universities, civil society organizations, development partners, and forestry business actors.

Representing the Governor of Papua, Assistant III to the Papua Regional Secretary, Suzana Wanggai, said the funding must bring real benefits to the community while strengthening efforts to preserve Papua's forests, one of the largest tropical forest areas in the world.

"The utilization of RBP REDD+ funds must deliver measurable and sustainable impacts that are felt directly by the community, especially Indigenous communities as the main guardians of Papua's forests," she said.

According to Suzana, sustainable forest management must go hand in hand with the regional development agenda, including strengthening the community economy, reducing poverty, developing sustainable villages, and protecting the environment.

Meanwhile, Acting Head of the Papua Forestry and Environment Office, Yaconias Maittindom, explained that Papua received a funding allocation of US$1,899,392, or around Rp29.65 billion. The funds are a form of appreciation for Papua's contribution to reducing emissions from deforestation and forest degradation during the 2014–2016 period.

"This is a form of appreciation for Papua Province's contribution to efforts to reduce emissions from deforestation and forest degradation," Yaconias said.

The funds will be used to support some priority programs, including strengthening Forest Management Units, forest and land rehabilitation, the Climate Village Program, forest and land fire control, sustainable forest management, biodiversity conservation, and strengthening REDD+ institutions at the provincial level.

Head of Forestry Planning at the Papua Forestry and Environment Office, Estiko Tri Wiradyo, added that part of the initial funding phase would focus on strengthening REDD+ support systems, including monitoring, reporting, and verification activities as well as the preparation of emissions reports.

According to him, strengthening these systems is important to open up greater access to climate financing for Papua in the future.

"The funds we receive are not provided in cash to the community. They are realized in the form of programs and activities whose benefits are intended for the community," Estiko said.

The Papua Provincial Government hopes the utilization of these climate funds will strengthen forest protection, improve the welfare of Indigenous communities, and support the realization of sustainable development toward a Bright Papua. ***