Monitoring Meja Jadi Momentum Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Papua Tahun 2026

JAYAPURA - Mewakili Gubernur Papua, Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua, Suzana Wanggai, membuka secara resmi Rapat Monitoring Meja Pengendalian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan oleh Bapperida Provinsi Papua. Kegiatan ini menjadi forum evaluasi strategis untuk memastikan pelaksanaan pembangunan daerah berjalan sesuai target, tepat waktu, dan akuntabel. (8/7)

Dalam sambutan tertulis Gubernur Papua yang dibacakan oleh Asisten III, ditegaskan bahwa Monitoring Meja merupakan instrumen penting dalam sistem pengendalian pembangunan daerah untuk memastikan seluruh program dan kegiatan berjalan sesuai rencana, mencapai sasaran kinerja, serta memanfaatkan anggaran secara efektif dan efisien.

"Saya meminta seluruh Kepala OPD agar menjadikan Monitoring Meja sebagai momentum mempercepat pelaksanaan program dan penyerapan anggaran. Dengan waktu pelaksanaan APBD yang semakin terbatas, setiap kendala harus segera dilaporkan dan diselesaikan agar target pembangunan dapat tercapai secara optimal," ujar Suzana Wanggai saat membacakan sambutan Gubernur Papua. 

Ia, juga menekankan pentingnya penyampaian laporan realisasi fisik dan keuangan secara tepat waktu melalui aplikasi TP2K Rev yang telah terintegrasi dengan SIPD RI, sehingga proses monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan berbasis data. 

Sementara itu, Kepala Sub Bidang Monitoring Informasi Pembangunan Bapperida Provinsi Papua, Simon Kaigere selaku panitia penyelenggara menyampaikan bahwa pelaksanaan Monitoring Meja bertujuan untuk mengukur capaian realisasi fisik dan keuangan setiap perangkat daerah, mengidentifikasi kendala pelaksanaan program, serta memberikan langkah-langkah percepatan melalui mekanisme early warning agar target pembangunan tetap tercapai.

"Monitoring Meja bukan sekadar mengevaluasi capaian, tetapi menjadi ruang koordinasi untuk menemukan solusi atas berbagai kendala pelaksanaan program. Dengan sinergi seluruh OPD, kami optimistis kualitas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 akan semakin baik," ujar,  Simon

Rapat Monitoring Meja diikuti oleh 41 Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri atas dinas, badan, biro, rumah sakit, inspektorat, dan sekretariat di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh perangkat daerah semakin meningkatkan kualitas pelaporan, mempercepat pelaksanaan program, serta memperkuat akuntabilitas guna mewujudkan pembangunan yang mendukung visi Papua Cerah (Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni). ***

JAYAPURA – Representing the Governor of Papua, Assistant for General Administration at the Papua Provincial Secretariat, Suzana Wanggai, officially opened the Desk Monitoring Meeting for the Control of Programs, Activities, and Sub-Activities under the Papua Provincial Budget for the 2026 Fiscal Year. The meeting, organized by the Papua Provincial Development Planning, Research, and Innovation Agency, served as a strategic evaluation forum to ensure that regional development programs are implemented according to target, on schedule, and in an accountable manner on July 8, 2026.

In the Governor of Papua's written remarks, read by the Assistant for General Administration, it was emphasized that desk monitoring is an important instrument in the regional development control system. It is intended to ensure that all programs and activities are implemented as planned, achieve their performance targets, and utilize the budget effectively and efficiently.

"I urge all heads of regional government agencies to use the desk monitoring meeting as an opportunity to accelerate program implementation and budget absorption. With the remaining time for implementing the provincial budget becoming increasingly limited, every obstacle must be promptly reported and resolved so that development targets can be achieved optimally," Suzana Wanggai said while reading the Governor's remarks.

She also emphasized the importance of submitting physical and financial realization reports on time through the TP2K Rev application, which has been integrated with the Republic of Indonesia's Regional Government Information System. This integration enables monitoring, evaluation, and policy decisions to be carried out quickly, accurately, and based on reliable data.

Meanwhile, Head of the Development Information Monitoring Subdivision at the Papua Provincial Development Planning, Research, and Innovation Agency, Simon Kaigere, representing the organizing committee, said that the desk monitoring meeting was intended to measure the physical and financial achievements of each regional government agency, identify obstacles to program implementation, and formulate measures to accelerate progress through an early-warning mechanism so that development targets remain achievable.

"Desk monitoring is not merely an evaluation of achievements. It also provides a forum for coordinating to address various obstacles in program implementation. Through the collaboration of all regional government agencies, we are optimistic that the quality of the implementation of the 2026 Provincial Budget will continue to improve," Simon said.

The desk monitoring meeting was attended by 41 regional government agencies, comprising offices, agencies, bureaus, hospitals, the inspectorate, and secretariats within the Papua Provincial Government.

Through this meeting, all regional government agencies are expected to improve the quality of their reporting further, accelerate program implementation, and strengthen accountability to realize development that supports the vision of Papua Cerah, meaning an intelligent, prosperous, and harmonious Papua. ***