Pemprov Papua Perketat Pengawasan BBM Subsidi

Pemerintah Provinsi Papua memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk memastikan bahan bakar yang menjadi hak masyarakat tersebut tersalurkan tepat sasaran.

Pengawasan dilakukan melalui Tim Sapu Bersih Penanggulangan Penyalahgunaan Minyak dan Gas (Migas) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Papua, Karsudi, mengatakan operasi tersebut dilakukan untuk mencegah berbagai bentuk penyalahgunaan BBM bersubsidi, termasuk penimbunan dan pembelian berulang. Pengawasan juga diarahkan untuk memastikan operator SPBU menjalankan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP).

“Operasi ini kami lakukan untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi, mengatasi penimbunan dan pembelian berulang. Kami juga ingin memastikan operator SPBU bekerja sesuai standar operasional prosedur yang berlaku,” kata Karsudi, Selasa (22/9).

Menurut Karsudi, pengawasan diperlukan agar masyarakat tetap mendapatkan haknya atas BBM bersubsidi. Upaya tersebut sekaligus diharapkan dapat mengurangi antrean panjang yang selama ini terjadi di sejumlah SPBU.

“Kami ingin hak masyarakat untuk memperoleh BBM tetap terjamin. Dengan pengawasan ini, kami berharap distribusi BBM lebih tepat sasaran dan antrean dapat dikurangi,” ujarnya.

Karsudi menegaskan pengawasan distribusi BBM bersubsidi tidak berhenti pada operasi yang dilakukan saat ini. Pengendalian akan dilakukan secara berkelanjutan dengan menempatkan petugas untuk memantau distribusi BBM di lapangan.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses penyaluran berjalan sesuai ketentuan dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan dari BBM bersubsidi.

Apabila dalam pengawasan ditemukan indikasi tindak pidana, Pemprov Papua akan berkoordinasi dengan penyidik Polda Papua untuk menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum.

“Kami akan terus melakukan pengendalian terhadap BBM bersubsidi di Provinsi Papua. Kalau ditemukan indikasi tindak pidana, kami akan koordinasikan dengan penyidik Polda Papua untuk ditindaklanjuti,” tutupnya. ***