Beredar Hoaks tentang Pemadaman Internet, Wamenkomdigi Gandeng APH Kejar Pelaku

Informasi tersebut beredar melalui dokumen yang mengatasnamakan Kementerian Komunikasi dan Digital dengan judul “Surat Peringatan” bernomor B-486/KKD/HM.01.02/09/2026. Dokumen tersebut mencatut nama dan tanda tangan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid serta memuat klaim adanya gangguan besar pada sistem satelit komunikasi nasional.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menegaskan bahwa dokumen tersebut palsu. Tidak ada kebijakan pemadaman internet nasional selama tiga hari sebagaimana yang tercantum dalam dokumen yang beredar.

“Surat peringatan pemadaman internet nasional yang mengatasnamakan kementerian kami adalah murni tindakan pemalsuan dan berita bohong. Tidak ada rencana pemadaman internet nasional pada 25 sampai 27 September 2026,” tegasnya di Jakarta Pusat, Kamis (24/9/2026).

Angga Raka Prabowo memastikan layanan internet, aplikasi pesan instan, sistem perbankan, ATM, serta aktivitas digital masyarakat tetap berjalan normal. Layanan seluler dan jaringan fiber optik juga tetap beroperasi seperti biasa.

Ia juga membantah klaim mengenai gangguan besar pada satelit komunikasi nasional. Menurut Angga, tidak terdapat kondisi sebagaimana yang dinarasikan dalam dokumen palsu tersebut.

“Seluruh layanan internet, aplikasi pesan instan, sistem perbankan, ATM, serta aktivitas digital masyarakat dipastikan berjalan dengan normal, aman, dan lancar. Masyarakat tidak perlu khawatir,” tegasnya.

Komdigi juga memastikan tidak ada dasar bagi masyarakat untuk melakukan penarikan uang tunai secara berlebihan atau menghindari transaksi digital karena alasan pemadaman internet nasional. Sistem perbankan dan ATM tetap beroperasi normal.

Angga Raka Prabowo mengatakan Komdigi bersama aparat penegak hukum menelusuri pihak yang membuat dan menyebarkan dokumen palsu tersebut. Penelusuran diperlukan untuk mengetahui sumber pembuatan dokumen, pola penyebarannya, serta pihak yang bertanggung jawab.

“Kami akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menelusuri dan menangani pihak yang membuat maupun menyebarkan dokumen palsu ini. Ruang digital tidak boleh digunakan untuk menciptakan kepanikan melalui informasi yang tidak benar,” jelasnya.

Komdigi mengingatkan masyarakat agar tidak meneruskan dokumen tersebut. Masyarakat dapat memeriksa kebenaran informasi mengenai kebijakan dan layanan komunikasi digital melalui kanal resmi pemerintah.

Penyebaran informasi bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat juga memiliki konsekuensi hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE mengatur larangan penyebaran informasi elektronik yang diketahui memuat pemberitahuan bohong dan menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Ketentuan pidananya tercantum dalam Pasal 45A ayat (3).

“Kami meminta masyarakat tidak panik dan tidak ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Cek terlebih dahulu melalui kanal resmi Komdigi sebelum meneruskan informasi kepada keluarga, kerabat, maupun masyarakat lainnya,” ujar Angga Raka Prabowo.

Komdigi akan terus menyampaikan informasi mengenai kondisi jaringan dan kebijakan komunikasi digital melalui kanal resmi kementerian di komdigi.go.id. ***

JAKARTA – The Ministry of Communication and Digital Affairs has confirmed that claims of a planned three-day nationwide internet shutdown from September 25 to 27, 2026, are a hoax.

The claims appeared in a document purportedly issued by the ministry, titled “Warning Letter” and bearing the reference number B-486/KKD/HM.01.02/09/2026. The document fraudulently used the name and signature of Minister of Communication and Digital Affairs Meutya Hafid. It claimed that there was a major disruption to the national communications satellite system.

Deputy Minister of Communication and Digital Affairs Angga Raka Prabowo stressed that the document was forged and that no plans existed for a three-day nationwide internet shutdown.

“The warning letter about a nationwide internet shutdown issued in our ministry’s name is an act of forgery and contains false information. There is no planned nationwide internet shutdown from September 25 to 27, 2026,” he said in Central Jakarta on Thursday, September 24, 2026.

Angga assured the public that internet services, instant messaging applications, banking systems and ATMs would continue to operate normally, allowing people to carry on with their digital activities. Mobile services and fiber-optic networks also remained fully operational.

He also denied claims of a major disruption to the national communications satellite system, saying that the circumstances described in the forged document did not exist.

“All internet services, instant messaging applications, banking systems, ATMs and the public’s digital activities are confirmed to be operating normally, safely and smoothly. There is no need for the public to worry,” he stressed.

The ministry also confirmed that there was no need for people to withdraw unusually large amounts of cash or avoid digital transactions in response to the hoax. Banking systems and ATMs continued to operate normally.

Angga said the ministry was working with law enforcement authorities to identify those who had created and distributed the forged document. The investigation aimed to determine where the document originated, how it spread and who was responsible.

“We will coordinate with law enforcement authorities to trace and take action against those who created or distributed this forged document. The digital space must not be used to cause panic through false information,” he explained.

The ministry urged the public not to forward the document and to verify information about digital communication policies and services through official government channels.

Disseminating false information that causes public unrest also carries legal consequences. Law No. 1 of 2024 on the Second Amendment to the Electronic Information and Transactions Law prohibits the dissemination of electronic information known to contain false notices that cause public unrest. The relevant criminal provision is set out in Article 45A, paragraph (3).

“We ask the public not to panic and not to spread unverified information. Check through the ministry’s official channels before forwarding information to family members, relatives or others,” Angga said.

The ministry will continue to provide updates on network conditions and digital communication policies through its official website at komdigi.go.id. ***