Pemprov Papua Tegaskan Kepatuhan Pelaku Usaha atas UMP 2026 Berlaku 1 JanuariPemerintah Provinsi Papua menegaskan kewajiban seluruh pelaku usaha untuk menaikkan upah sesuai ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2026. Kebijakan tersebut berlaku efektif 1 Januari 2026 setelah Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menetapkan UMP Papua naik 3,51 persen menjadi Rp4.436.283 per bulan.
Pemerintah Provinsi Papua berencana menggelar Halal Bihalal tingkat provinsi pada tanggal 22 September 2011 sebagaimana hasil rapat perdana yang dipimpin Asisten Bidang Umum Setda Provinsi Papua, Drs. Waryoto pekan kemarin
Masalah pengangguran sampai dengan saat ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan telah banyak upaya yang dilakukan guna mengatasi dan mengurai persoalan tersebut
Menyambung dari instruksi Presiden agar ditahun 2012, setiap guru menerima tunjangan sebesar Rp2 juta perbulan, rencana ini langsung disambut baik
Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Drh. Constant Karma
Adanya keluhan masyarakat terkait dibebankannya biaya pembelian kantong saat masyarakat mendonorkan darah di Kantor Palang Merah Indonesia (PMI) disikapi Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Drh. Constant Karma
Dalam rangka memaksimalkan kinerja para pegawai di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (DPTIK) Provinsi Papua pada tahun 2011 mendatang akan melakukan penambahan bandwich jaringan internet
Pemerintah Provinsi Papua menargetkan peresmian penggunaan gedung percetakan daerah yang baru, akan terealisasi pada akhir bulan November ini, mengingat pelaksanaan pekerjaan pembangunannya sudah pada tahap finishing atau penyelesaian
Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (DPTIK) Provinsi Papua, baru-baru ini menyerahkan hadiah kepada para pemenang lomba karya tulis dalam rangka hari kebangkitan teknologi nasional
Dalam rangka menganalisa isu dan masalah perumahan di Provinsi Papua, untuk ketiga kalinya Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Provinsi
Papua menggelar acara Lokakarya Pembentukan Pokja PKP (Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Cenderawasih Provinsi Papua) di Swiss
Belhotel Jayapura, Selasa (23/8)
Dalam rangka menciptakan kerukunan antar umar beragama dilingkungan pegawai negeri sipil (PNS), Pemerintah Provinsi Papua akan menggelar Halal Bihalal yang direncanakan pelaksanaannya satu minggu usai libur lebaran