Pemprov Papua Tegaskan Kepatuhan Pelaku Usaha atas UMP 2026 Berlaku 1 JanuariPemerintah Provinsi Papua menegaskan kewajiban seluruh pelaku usaha untuk menaikkan upah sesuai ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2026. Kebijakan tersebut berlaku efektif 1 Januari 2026 setelah Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menetapkan UMP Papua naik 3,51 persen menjadi Rp4.436.283 per bulan.
Pusat Penelitian Kesehatan (Puslitkes)Universitas Indonesia (UI) bekerja sama dengan Universitas Cenderawasih Jayapura dan salah satu LSM, melakukan penelitian tentang penyalahgunaan Narkoba di Kota Jayapura selama bulan Juli 2011 ini
Badan Nasional Narkotika Provinsi (BNNP) Papua mengumumkan masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, baik ditingkat global,regional dan nasional terjadi peningkatan yang signifikan
Wakil Gubernur Provinsi Papua, Alex Hasegem,SE menegaskan potensi petatas yang ada di Wamena harus dimaksimalkan agar bisa menambah tingkat kesejahteraan masyarakat
Menurut data Badan Sumber Daya Manusia Papua Provinsi Papua, hampir seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua tidak memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) instansi pemerintah daerah
Badan Sumber Daya Manusia Papua Provinsi Papua mengkritik pelaksanaan pelatihan yang dibuat oleh pemerintah kepada masyarakat, melalui Balai Latihan Kerja (BLK) yang dinilai tidak tepat sasaran
Pemerintah Provinsi Papua dalam melaksanakan pembangunan membutuhkan peran serta dari semua pihak guna suksesnya program yang akan dilaksanakan tersebut
Wakil Gubernur Provinsi Papua, Alex Hasegem,SE dijadwalkan akan menerima penghargaan pada peringatan hari Koperasi ke-64, tanggal 12 Juli
2011 di Jakarta
Guna mewujudkan masyarakat yang cerdas dan mampu meningkatkan daya saing agar dapat bergerak bersama membangun negeri ini, Pemerintah diharapkan terus meningkatkan kinerja serta melaksanakan perencanaan, pengembangan dan pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) sampai ke pelosok
Guna mewujudkan masyarakat yang cerdas dan mampu meningkatkan daya saing agar dapat bergerak bersama membangun negeri ini, Pemerintah diharapkan terus meningkatkan kinerja serta melaksanakan perencanaan, pengembangan dan pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sampai ke pelosok.
Badan Pengelolaan Sumber daya Manusia Papua Provinsi Papua, mengumumkan sebagian besar pegawai instansi-instansi dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
Provinsi Papua dengan kondisi alam geografisnya yang sulit, menjadi salah satu kendala bagi Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan
infrastruktur teknologi informasi (TI) dan komunikasi di daerah-daerah terpencil