Pemprov Papua Tegaskan Kepatuhan Pelaku Usaha atas UMP 2026 Berlaku 1 JanuariPemerintah Provinsi Papua menegaskan kewajiban seluruh pelaku usaha untuk menaikkan upah sesuai ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2026. Kebijakan tersebut berlaku efektif 1 Januari 2026 setelah Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menetapkan UMP Papua naik 3,51 persen menjadi Rp4.436.283 per bulan.
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua mengusulkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjadikan Kota Jayapura sebagai salah satu daerah perikanan atau minapolitan
Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua mengumumkan bahwa hampir seluruh wilayah potensial untuk pertambangan dibumi cenderawasih, berada di hutan konservasi
Kendati melaksanakan kegiatan dengan dana yang minim, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Papua tetap memaksimalkan dana tersebut untuk
mendukung pelaksanaan pembangunan di Bumi Cenderawasih
Dalam rangka mempromosikan dan mempulikasi kegiatan Pemerintah Provinsi Papua, Biro Humas dan Protokoler Setda Provinsi Papua, mulai menggelar dialog interaktif di media elektronik RRI, TVMP serta TVRI
Dalam rangka momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2011, pemerintah mengajak masyarakat untuk berpartisipasi menjaga sumber daya alam (SDA) Indonesia terutama hutan agar bermanfaat secara
berkelanjutan
Menyikapi keinginan masyarakat kampung yang berencana mengalihkan dana Respek dan PNPM Mandiri untuk membangun tempat ibadah ditanggapi dingin Pemerintah Daerah Provinsi Papua.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua, Dr. Achmad Hatari, SE,M.Si berharap Rencangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) tentang dana Respek,
dapat disahkan dalam sidang DPR Papua tahun ini juga,
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua, DR. Achmad Hatari,SE,M.Si menegaskan, dana Otonomi Khusus (Otsus) tahap II Tahun 2011 bakal turun dalam bulan Juli mendsatang sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan
Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua tahun ini menghibahkan anggaran total senilai Rp130 milyar untuk tiga lembaga berbeda