Pemprov Papua Tegaskan Kepatuhan Pelaku Usaha atas UMP 2026 Berlaku 1 JanuariPemerintah Provinsi Papua menegaskan kewajiban seluruh pelaku usaha untuk menaikkan upah sesuai ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2026. Kebijakan tersebut berlaku efektif 1 Januari 2026 setelah Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menetapkan UMP Papua naik 3,51 persen menjadi Rp4.436.283 per bulan.
Dalam rangka menyambut Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke-16, Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (DPTIK) Provinsi Papua, membuka lomba karya tulis untuk umum mulai 1 Juli s/d 31 Juli 2011
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua mengumumkan angka penduduk miskin (penduduk yang berada di garis kemiskinan) dibumi cenderawasih pada bulan Maret 2011 ini, adalah sebesar 944,79 ribu
Sejak Penerimaan Pegawai Percekatan Daerah Provinsi Papua dibuka pada tanggal 22 Juni 2011 lalu, para pendaftar di seluruh Kota Jayapura beramai-ramai mengikuti seleksi yang digelar di Kantor Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (DPTIK) Provinsi Papua
Hampir memasuki bulan keenam atau semester I di Tahun 2011, jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Papua menurut Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua telah mencapai diatas 50 persen dari
target PAD sebesar Rp400 milyar
Menteri Perdagangan RI Mari Elka Pangestu berharap, batik Papua bisa mendunia dan lebih dikenal masyarakat karena keunikan motifnya yang menggambarkan berbagai cerita suku adat di Provinsi Papua
Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
(DPTIK) Provinsi Papua, mulai melakukan perekrutan maupun seleksi terhadap calon pegawai percetakan daerah sejak 22 Juni 2011 lalu
Adanya wacana melakukan peng-karantina-an terhadap para penderita HIV/AIDS di Papua agar tidak menyebarkan virus mematikan tersebut kepada warga lainnya, sebagaimana dalam dialog publik yang digagas Biro Humas dan Protokol Setda Papua,kemarin, mendapat pertentangan dari pihak Pemerintah
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua mengajak instansi terkait di Kabupaten untuk turut ambil bagian dalam pengembangan program Mina Padi pada tahun-tahun mendatang guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
Sampai dengan saat ini, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah belum memiliki data tentang jenis-jenis ikan yang dilindungi, terancam punah maupun yang endemic di Papua
Tingginya angka kebutaan akibat penyakit mata atau katarak di Papua membuat Pemerintah Provinsi Papua bergerak cepat mencari solusi untuk meredam lajunya penyakit tersebut
Gubernur Provinsi Papua, DR (HC). Barnabas Suebu,SH berharap agar kebijakan Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Kementrian Perumahan Rakyat dibidang perumahan dan kawasan pemukiman, agar perlu disinergikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Papua melalui program Respek