Pemerintah Provinsi Papua fokus arah pembangunan Papua pada program Papua sehat, Papua cerdas dan Papua produktif. Yang semuanya itu dengan pendekatan ekonomi inklusif.
Penjabat Gubernur Papua, Mayjen TNI (Purn) Ramses Limbong, S.IP., M.Si., menerima kunjungan audiensi dari para peserta Program Kerja Lapangan (PKL) Siswa Intelijen Strategis Tingkat I, Gelombang I, Badan Intelijen Negara (BIN) Tahun 2025. Pertemuan berlangsung pada Senin, 5 Mei 2025, di Kantor Gubernur Papua.
Pelajar dan masyarakat ikut jalan santai sembari memegang bendera merah putih. Hal ini juga berkaitan dengan Papua Eduwalk 2025 semarak Hardiknas di Kantor Gubernur Papua.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Christian Sohilait, menilai masalah utama dalam dunia pendidikan saat ini bukan terletak pada kurikulum, melainkan pada pembentukan karakter peserta didik.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua tetap menjalankan sejumlah proyek prioritas meski terkena dampak kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Pemerintah Provinsi Papua menggelar upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 di Halaman Kantor Gubernur Papua, Jumat (2/5/2025). Upacara diikuti ratusan pelajar, mahasiswa dan para guru dari berbagai sekolah dan perguruan tinggi.
Pemerintah Provinsi Papua menargetkan percepatan pembangunan ekonomi inklusif melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Fokusnya adalah pengembangan komoditas lokal yang bernilai ekspor dan berdampak langsung bagi masyarakat pesisir.
Pemerintah kabupaten/kota di Papua diminta menyelaraskan usulan program pembangunan dengan lima prioritas yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Papua untuk tahun 2026. Penyesuaian ini penting agar perencanaan pembangunan berjalan selaras dan efisien di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua tahap pertama tahun 2025 belum direalisasikan hingga akhir April. Keterlambatan ini dikhawatirkan menghambat pelaksanaan sejumlah program strategis pemerintah daerah yang bergantung pada dana tersebut.
Pemerintah Provinsi Papua, melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian setempat mendorong pelaku usaha khususnya OAP untuk mendaftarkan nomor izin berusaha (NIB).