Provinsi Papua masih menghadapi tantangan besar dalam mendeteksi dan menangani kasus tuberkulosis (TBC). Hingga kini, tingkat penemuan kasus baru di Papua baru mencapai 40 persen, jauh dari target nasional sebesar 70 persen.
Menyusul keluarnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Papua nomor 800/3360/SET tertanggal 21 Maret 2025 tentang Penetapan Perekaman Data Kehadiran Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Absen Elektronik dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua, Dinas Komunikasi dan Informatika saat ini melaksanakan perekaman ulang Absensi pada mesin elektronik pada seluruh SKPD dilingkup Pemerintah Provinsi Papua.
Tingkat kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov capai 70 hingga 80 persen di hari pertama masuk kantor usai libur Lebaran. Dari jumlah ASN Pemprov sebanyak 8.300 lebih.
Pemerintah Provinsi Papua secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua, Rabu (9/4/2025), di Jayapura.
Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong menegaskan bahwa arah pembangunan di Papua ke depan harus membawa dampak nyata bagi masyarakat hingga ke kampung-kampung.
Pemerintah Provinsi Papua, melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyebut realisasi pendapatan asli daerah (PAD) mencapai 11,05 persen atau setara dengan 56,9 miliar dari target PAD Tahun 2025 sebesar Rp 515,4 miliar lebih.
Pemerintah Provinsi Papua mengungkap kebutuhan dapur gizi di Kota Jayapura mencapai 20 unit untuk mendukung program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Namun, hingga kini baru satu dapur yang aktif melayani.
Pemeriksaan pertumbuhan menjadi layanan paling banyak dimanfaatkan masyarakat dalam program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) di Papua. Namun, sejumlah layanan penting lain, seperti deteksi G6PD dan kanker usus, masih rendah peminat dan pelaksanaannya.
Sehubungan dengan beredarnya informasi bahwa sekelompok Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat di Papua mengajukan tuntutan agar Penjabat (Pj) Gubernur Papua mundur dari jabatannya dengan beberapa masalah yang dihadapi, Pemerintah Provinsi Papua Melalui Kapala Dinas Kominfo Papua, Jeri Agus Yudianto, S.Kom perlu meluruskan beberapa hal sebagai berikut: