Pemprov Papua Tegaskan Kepatuhan Pelaku Usaha atas UMP 2026 Berlaku 1 JanuariPemerintah Provinsi Papua menegaskan kewajiban seluruh pelaku usaha untuk menaikkan upah sesuai ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2026. Kebijakan tersebut berlaku efektif 1 Januari 2026 setelah Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menetapkan UMP Papua naik 3,51 persen menjadi Rp4.436.283 per bulan.
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua berharap adanya dukungan pihak perbankan, khususnya Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua untuk memback up permodalan petani sehingga tingkat produksi komoditinya dapat lebih ditingkatkan
Kepala Biro Pemerintahan Kampung Provinsi Papua, Ir. Helly Weror menghimbau masyarakat untuk menjaga dan memelihara televisi kampung yang disalurkan oleh Pemerintah Provinsi, guna mendukung proses pembelajaran jarak jauh di wilayah perkampungan
Pemerintah Provinsi Papua terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan di tanah ini, melalui berbagai terobosan termasuk mengirimkan guru-guru dari berbagai daerah untuk belajar di Luar Negeri
Dalam ibadah bulanan perdana tersebut, rencananya akan dihadiri oleh Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH yang pada kesempatan tersebut akan memberikan arahan kepada segenap pegawai
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua, Ir. Leonardo A. Rumbarar menghimbau seluruh Instansi Pertanian dan Ketahanan Pangan di Provinsi ini, agar mendukung program Rencana Strategis Pembangunan Kampung (Respek) perlu dilakukan peningkatan produksi pertanian di Papua
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Aparatur Setda Provinsi Papua, Drs. Yesaya Buiney, MM, menghimbau bagi peserta yang lulus dan belum melengkapi berkas yang kurang, untuk dapat segera menyelesaikan paling lambat 18 Maret mendatang
Guna menyiapkan perangkat pendidikan yang bertaraf Internasional di Bumi Cenderawasih, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua mengirimkan sebanyak 60 guru untuk dilatih di Australia
Gubernur Provinsi Papua menghimbau pihak-pihak gereja selaku mitra Pemerintah Daerah agar tak hanya berpikir tentang penyebaran maupun pekabaran injil saja tetapi memiliki program-program yang menunjang pembangunan manusia melalui bidang kerohanian
Setelah resmi dilantik sebagai Carateker Bupati Kabupaten Puncak beberapa waktu lalu, Levianus Agustinus Bolling langsung disuguhi tugas utama untuk melakukan pelantikan DPRD serta penyiapan pelaksanaan Pemilukada
Pemerintah Daerah memberikan ruang bagi masyarakat adat dalam pengelolaan hutan di Papua. Penegasan ini sebagaimana komitmen Kepala Daerah untuk melindungi hutan dan menjaga kelestarian lingkungan demi kepentingan besar dalam upaya melindungi kelangsungan planet bumi
Penggabungan dua Instansi sebagaimana amanat PP 41 Tahun 2007 tentang restrukturisasi kelembagaan daerah merupakan satu upaya untuk mengikis pemborosan birokrasi serta memberikan penghematan guna memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat