Pemprov Papua Tegaskan Kepatuhan Pelaku Usaha atas UMP 2026 Berlaku 1 JanuariPemerintah Provinsi Papua menegaskan kewajiban seluruh pelaku usaha untuk menaikkan upah sesuai ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2026. Kebijakan tersebut berlaku efektif 1 Januari 2026 setelah Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menetapkan UMP Papua naik 3,51 persen menjadi Rp4.436.283 per bulan.
Bulog Divisi Regional (Divre) Papua mengumumkan ketahanan beras di Provinsi Papua sampai dengan 3 Mei 2010, dapat mencukupi kebutuhan masyarakat hingga 1,9 bulan kedepan
Jadi kinerja para Aparat di Provinsi dan Kabupaten/Kota masih perlu diberi pembinaan sehingga kita harapkan melalui pembinaan itu, tingkat pelayanan bisa dinaikan serta masyarakat mendapatkan service yang terbaik
Walau dinyatakan tak lulus, para siswa tersebut masih berkesempatan untuk mengikuti ujian kedua yang rencananya akan dilaksanakan pada 23 Mei 2010 mendatang
Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Bupati dan Walikota se-Provinsi Papua selama dua hari di Sasana Krida Kantor Gubernur, menghasilkan 13 rekomendasi
Pemerintah Provinsi Papua akan menyerahkan seluruh asset ke Papua Barat, setelah pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Provinsi Papua Tahun 2009, selesai dibahas di DPR Papua
Di era globalisasi yang juga dikenal era informasi atau era komputerisasi dimana transpormasi sudah menjadi tuntutan dalam segala aktifitas kehidupan, karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada dewasa ini telah berdampak pada perubahan-perubahan yang membawa kita kepada paradigma baru
Rencana Pemerintah Propinsi Papua membangun pabrik mie untuk memenuhi kebutuhan pangan di Tanah Papua dengan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yaitu petatas/ubi jalar masih harus menunggu hasil penelitian laboratorium