Pemprov Papua Tegaskan Kepatuhan Pelaku Usaha atas UMP 2026 Berlaku 1 JanuariPemerintah Provinsi Papua menegaskan kewajiban seluruh pelaku usaha untuk menaikkan upah sesuai ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2026. Kebijakan tersebut berlaku efektif 1 Januari 2026 setelah Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menetapkan UMP Papua naik 3,51 persen menjadi Rp4.436.283 per bulan.
Bulog Divre Papua memastikan harga jual beras medium dolog di pasaran merupakan yang termurah di Indonesia karena ditawarkan dengan harga yang berkisar diantara Rp40.000 s/d Rp50.000-an per karung (1 karung 15 kg)
Pembangunan gedung veteran yang berlokasi di Dok V Jayapura (depan gedung SMK 1) telah rampung 100 persen. Pekerjaan renovasi atau pembangunan kembali gedung veteran yang menelan biaya sekitar Rp3 milyar tersebut, rencananya akan diresmikan usai hari raya Lebaran
Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua, Sabtu pekan kemarin, menggelar sosialisasi lomba terumbu karang di Aula Kantor DKP Dok VII Jayapura, yang rencananya akan dihelat usai hari raya Lebaran
Kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) penatausahaan keuangan daerah dalam penerapan peraturan Mendagri nomor 59 tahun 2007 dan nomor 55 tahun 2008 Kabupaten Mamberamo Tengah tahun anggaran 2010, yang dilaksanakan di Aula Kantor DPTIK Provinsi Papua, Sabtu (4/9) resmi ditutup
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua menyatakan kesiapannya untuk memberikan advokasi dan bekerja sama dengan Pemerintah daerah dalam hal pengumpulan data statistik di bumi Cenderawasih
Hasil pertanian masyarakat Mamberamo Tengah (Mamteng)dilaporkan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun karena adanya program Rencana Strategis Pembangunan Kampung (Respek)
Asisten I Kabuaten Mamberamo Tengah, Kristian Epa, S.Sos mewarning para bendaharawan pada masing-masing satuan kerja (satker) di Kabupaten Mamberamo Tengah agar dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dan tidak menyimpang dari aturan yang berlaku
Tindakan penanggulangan bencana selama ini masih berorientasi pada saat terjadinya bencana (tanggap darurat), yang dalam arti, terjadi bencana dulu baru kemudian semua pihak terkait bergerak melakukan
penanganan maupun penanggulangan
Dalam rangka mencegah penyebaran HIV/AIDS diPapua yang semakin memprihatinkan dan telah menyentuh angka 5000 kasus, Pemerintah Provinsi Papua tengah mendorong pengesahan Peraturan Daerah (Perda) miras yang diharapkan dapat rampung dalam tahun 2010 ini
Senin (23/8) kemarin, merupakan hari pertama bagi Drh. Constan Karma memulai aktivitas dalam jabatan baru sebagai Sekertaris Daerah (Sekda) Papua di Kantor Gubernur Provinsi Papua
Guna memaksimalkan program pendampingan dalam upaya mendukung implementasi Rencana Strategis Pembangunan Kampung (RESPEK), Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Provinsi Papua akan kembali merekrut sekitar 100 tenaga pendamping di tahun 2010 ini