Pemprov Papua Tegaskan Kepatuhan Pelaku Usaha atas UMP 2026 Berlaku 1 JanuariPemerintah Provinsi Papua menegaskan kewajiban seluruh pelaku usaha untuk menaikkan upah sesuai ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2026. Kebijakan tersebut berlaku efektif 1 Januari 2026 setelah Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menetapkan UMP Papua naik 3,51 persen menjadi Rp4.436.283 per bulan.
Sementara itu, Menko Politik Hukum dan Keamanan Marsekal TNI (PURN) Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Ir. M. Hatta Radjasa dan Menko Kesejahteraan Rakyat, H. R. Agung Laksono secara bersama-sama meresmikan penggunaan Radar BMKG di Jayapura
Pemerintah Provinsi Papua melalui Biro Bina Mental Spiritual Provinsi Papua pada pekan berjalanan ini, berencana menyalurkan bantuan keagamaan senilai Rp15 milyar kepada seluruh lembaga keagamaan diPapua
Pemerintah Provinsi Papua melalui Biro Bina Mental Spiritual Papua, Jumat (24/9), menggelar acara halal bihalal 1431 H dilingkungan Pemerintah Provinsi, bertempat di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura
Direncanakan pagi ini, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Provinsi Papua menggelar acara pameran Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) dan UKM se-Papua,
bertempat di GOR Cenderawasih Jayapura
Direncanakan pada hari ini,Dinas Perhubungan Provinsi Papua akan menggelar acara puncak peringatan HUT Perhubungan Nasional, yang bertempat di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura
Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH menghimbau pembentukan organisasi kelembagaan perangkat daerah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, diharapkan tetap berpegang kepada prinsip modern atau visi dan misi yang jelas
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua melakukan Sinkronisasi program dan kegiatan kelautan dan perikanan Provinsi Papua tahun 2011, bertempat di Hotel Andalucia Jayapura, Senin (20/9)
Salah satu alternatif untuk mengatasi masalah rendahnya mutu hasil Perikanan di Provinsi Papua adalah menerapkan sistem rantai dingin dan sanitasi hygiene disetiap tahap penangkapan ikan termaksud unit pengolahan ikan (UPI)
Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Provinsi Papua telah membangun sebanyak 651 unit rumah type 36 yang dihibahkan kepada masyarakat lokal setempat
Dengan diresmikannya Pasar Sentral Hamadi beberapa waktu lalu, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua menghimbau para pedagang eks pasar Hamadi yang masih menempati dan berjualan di area Pelabuhan Pelelangan Ikan (PPI), untuk segera kembali ke pasar baru tersebut