Pemprov Papua Tegaskan Kepatuhan Pelaku Usaha atas UMP 2026 Berlaku 1 JanuariPemerintah Provinsi Papua menegaskan kewajiban seluruh pelaku usaha untuk menaikkan upah sesuai ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2026. Kebijakan tersebut berlaku efektif 1 Januari 2026 setelah Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menetapkan UMP Papua naik 3,51 persen menjadi Rp4.436.283 per bulan.
Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Papua pada bulan Oktober 2009 mengalami kenaikan 0,17 persen dibandingkan NTP bulan sebelumnya, yakni dari 101,06 menjadi 101,23
Badan Pusat Statistik Provinsi Papua mengumumkan jumlah angkatan kerja di Papua pada bulan Agustus 2009 mencapai 1.128.036 orang atau bertambah sebanyak 52.822 orang dibanding jumlah angkatan kerja pada bulan Agustus 2008 lalu, sebesar 1.075.214 orang
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Drs. Tedjo Soeprapto,
MM menegaskan evaluasi program kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
tahun 2009 sampai saat ini baru mencapai 75 persen
Pemerintah Provinsi Papua akan memprioritaskan pembangunan
jalan lingkar Jayapura – Sentani, ketimbang membangun jembatan layang yang
menghubungkan Hamadi hingga Holtekamp sebagaimana rencana sebelumnya
Kota Jayapura mengalami inflasi sebesar 1,12 atau
terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 115,87 pada bulan Oktober menjadi 117,17 pada bulan November tahun 2009
Pemerintah Daerah mengakui evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana infrastruktur yang dikerjakan oleh Bidang Pekerjaan Umum, belum seluruhnya digunakan oleh masyarakat, seperti jaringan jalan dan jembatan, irigasi dan air bersih.
Presiden Susilo Bambang Yhudoyono berpesan kepada seluruh jajaran Anggota Korpri, untuk dapat lebih meningkatkan kualitas penyelenggaraan birokrasi yang terbukti mampu mendukung penyelenggaraan pembangunan lima tahun terakhir
Wakil Gubernur Provinsi Papua, Alex Hasegem,SE menyambut baik usulan memperdakan program Rencana Strategis Pembangunan Kampung (RESPEK) sebagaimana yang disuarakan KNPI Papua agar program tersebut dapat berjalan berkesinambungan
Proses evaluasi terhadap Kabupaten Pemekaran Baru yang tidak mengalami kemajuan, sampai saat ini masih terus berjalan, oleh tim evaluasi pelaksanaan Otonomi Daerah baik dari Pusat dan Daerah