Pemprov Papua Tegaskan Kepatuhan Pelaku Usaha atas UMP 2026 Berlaku 1 JanuariPemerintah Provinsi Papua menegaskan kewajiban seluruh pelaku usaha untuk menaikkan upah sesuai ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2026. Kebijakan tersebut berlaku efektif 1 Januari 2026 setelah Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menetapkan UMP Papua naik 3,51 persen menjadi Rp4.436.283 per bulan.
Pemuda Papua sebagai kader pemimpin bangsa di masa yang akan datang, dihimbau dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya bila ingin menjadikan Bangsa Indonesia menjadi Bangsa yang kuat dan maju
Pemerintah Provinsi Papua mengharapkan hasil pendataan penduduk oleh pemerintah kabupaten (pemkab), hendaknya dilaporkan sesuai dengan realita dan kondisi dilapangan serta dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya
Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD
KNPI) Provinsi Papua akan mengelar dialog nasional pada tanggal 29
November s/d 4 Desember yang dipusatkan di GOR Cenderawasih APO
Jayapura.
Kegiatan dengan tema Menjaring Isu, Merumuskan Visi dan Mempertegas
Misi Pemuda Papua, Menyatukan Konsep Menuju Papua yang Bermartabat.
Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Drs. Tedjo Soeprapto, MM mengaku, lambannya proses pencairan dana Otsus tahap IV sebesar 15 persen oleh Pemerintah Pusat, telah mengganggu proses penyerapan program kerja di Papua.
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua memperkirakan pelaksanaan Sensus Penduduk 2010 (SP2010) di Papua pada bulan Mei tahun depan, akan melibatkan sebanyak 12 ribu petugas yang direkrut dari penduduk setempat.
Biro Pemerintahan Kampung Provinsi Papua dalam
waktu dekat akan mendata ulang seluruh kampung dibumi cenderawasih.
Menurut Kepala Biro Pemerintahan Kampung Provinsi Papua, Ir. Helly Weror,pekerjaan besar ini akan menjadi program utama setelah dirinya dilantik oleh Kepala Daerah beberapa waktu lalu. “Jadi, kita akan mendata ulang semua kampung.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengajak masyarakat untuk mensukseskan pelaksanaan Sensus Penduduk 2010, yang akan digelar pada bulan Mei Tahun 2010 mendatang
Masyarakat Papua nampaknya harus lebih sedikit bersabar untuk menunggu beroperasinya pabrik mie pertama dibumi cenderawasih, karena adanya pemindahan lokasi pembangunan pabrik dari lokasi semula ke lokasi yang baru
Guna menjaga kelestarian terumbu karang di Papua, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Papua mulai melakukan sosialisasi dan implementasi Draft Peraturan Daerah (Perda) Pengelolaan Terumbu Karang
Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu, SH mengharapkan adanya peremajaan pada jabatan Kepala Kampung sebagaimana aturan yang berlaku dalam Undang-Undang
Pemerintah Provinsi Papua, pada hari Kamis besok, akan memulangkan sebanyak 133 warga Papua dari Papua New Guinea (PNG) dengan menggunakan pesawat Hercules milik TNI AU dan pesawat jenis Cassa