Pemprov Papua Tegaskan Kepatuhan Pelaku Usaha atas UMP 2026 Berlaku 1 JanuariPemerintah Provinsi Papua menegaskan kewajiban seluruh pelaku usaha untuk menaikkan upah sesuai ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2026. Kebijakan tersebut berlaku efektif 1 Januari 2026 setelah Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menetapkan UMP Papua naik 3,51 persen menjadi Rp4.436.283 per bulan.
Hasil evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Papua tahun 2009 diketahui sebagian besar SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi belum menyelesaikan segala jenis kegiatan, baik untuk masalah tender maupun program kerja lainnya
Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu, SH berharap program Desa Berdering dan Desa Pintar dapat segera diwujudkan sehingga masyarakat bisa segera menikmati manfaat dari program tersebut
Pemerintah Provinsi Papua akan mempromosikan Puncak Cartenz pada tiga Event Internasional yang rencananya akan digelar di Papua serta berbagai negara di Eropa dalam waktu dekat
Sebanyak 80 orang pendaki yang berasal dari Dalam maupun Luar Negeri, dijadwalkan akan melakukan pendakian ke Puncak Cartenz, Kabupaten Puncak-Provinsi Papua, guna melakukan misi sosial pembersihan sekitar wilayah puncak dari sampah-sampah
Pemerintah Provinsi Papua dalam waktu dekat segera melaunching data base kampung agar publik dapat mengakses perkembangan pembangunan kampung dibumi cenderawasih secara online
Pemerintah Provinsi Papua akan mensosialisasikan program Rencana Strategis Pembangunan Kampung (Respek) dalam bentuk film yang kemudian akan ditayangkan melalui media elektronik yang ada
Dalam upaya menunjang program RESPEK dibidang perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua pada tahun 2009 ini, telah menyalurkan sebanyak 450 ribu benih ikan kepada para nelayan diwilayah pesisir
Pelantikan anggota DPRP Papua kemarin siang, Jumat (9/10) sempat diwarnai kericuhan, menyusul tidak diberikan ijin masuk oleh Satpam DPRP Papua kepada warga masyarakat yang ingin melihat langsung dan memberi ucapan selamat kepada 53 wakil rakyat yang dilantik
Untuk membangun bidang perikanan di bumi cenderawasih, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua melakukan berbagai program antara lain, melalui kegiatan perikanan tangkap yang telah memberikan pengaruh positif bagi pembangunan bidang perikanan di Papua
Sampai dengan saat ini, Pemerintah Provinsi Papua masih berkutat dengan terbatasnya tenaga aparatur yang memiliki kompetensi dan profesionalisme dibidang pengadaan barang dan jasa. Oleh karenanya, Pemerintah Provinsi terus menggelar berbagai kegiatan secara bertahap, guna mengatasi keterbatasan jumlah aparatur tersebut
Pemerintah Provinsi Papua melalui Biro Humas dan Protokol Papua telah mulai mengaktifkan kembali Bakohumas atau Badan Koordinasi hubungan Masyarakat yang merupakan forum koordinasi dan kerjasama antar humas Lembaga Pemerintah, Lembaga Negara, serta BUMN/BUMD terkait