Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, S.I.K., M.H. Gub Fakhiri.jpeg

Aryoko A. F. Rumaropen, S.P., M.Eng. Wagub Rumaropen.jpeg

Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura berharap agar hasil petani kedelai, diproduksi secara berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan bahan makanan tahu dan tempe di Bumi Cenderawasih. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Papua, Semuel Siriwa mengatakan hal itu di Jayapura, Rabu (23/11) kemarin. Menurut dia, para pengusaha pabrik tahu dan tempe mengeluhkan sulitnya memperoleh bahan baku lokal, sehingga para pengusaha pab
Pemerintah Provinsi Papua tak merasa tertarik menanggapi penunjukan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara selaku Presiden Direkrut (Presdir) PT. Freeport Indonesia. Gubernur Papua Lukas Enembe yang dimintai tanggapan terkesan malas menanggapi karena penunjukannya tak ada kaitan dengan pemerintah provinsi. “Untuk apa kita mau menanggapi karena sudah ditunjuk. Lagi pula masalah itu bukan menjadi urusan Papua. Itu menjadi urusan negara sehingga ketika beliau dipercayakan ini luar bia
Biro Kesra dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Papua mengumumkan realisasi serapan anggaran dana insentif bagi tujuh denominasi gereja di Bumi Cenderawasih baru terserap 60 perse dari total Rp42 miliar yang dianggarkan. Hal demikian disampaikan Kepala Biro Kesra dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Papua, Naftali Yogi kepada pers, Rabu (23/11), di ruang kerjanya. Meski baru 60 persen, Yogi optimis dana tersebut akan 100 persen terserap hingga Desember mendatang. “Kalau fisik uang saya
Pemerintah Provinsi Papua menolak wacana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) untuk masuk kerja di akhir pekan. Sekda Papua Hery Dosinaen menilai Bumi Cenderawasih memiliki kekhususan, budaya serta umat beragama yang mayoritas pemeluk iman kristiani. “Untuk ASN kita di Papua tetap enam hari kerja. Apalagi kita ada kekhususan,” jelas Hery di Jayapura, (23/11) kemarin. Selain menolak wacana kerja di Sabtu dan Minggu, lanjut Sekda, Kepala Da
Pemerintah Provinsi Papua mengakui eksploitasi (pendayagunaan,red) terhadap sumber daya hutan di provinsi Papua semakin tinggi. Hal demikian terungkap dari indeks laju pertumbuhan eksploitasi di atas 100 persen. Meski begitu, hal tersebut diketahui berdampak signifikan terhadap peningkatan indikator kesejahteraan maupun kualitas hidup masyarakat. Dilain pihak, adanya penurunan jumlah penduduk miskin. “Sebab penyebab utama perubahan iklim adalah emisi gas rumah kaca di atmosfer yan
Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan memenuhi janjinya untuk mengasuransikan masyarakat pemilik kartu nelayan di seluruh Indonesia, termasuk di Papua. Meski baru mengasuransikan 418 nelayan, Pemerintah Provinsi menargetkan dapat mengcover 10.250 nelayan di 12 Kabupaten/Kota, khususnya di wilayah pesisir. “Jumlah data nelayan  di Papua pada 2016 sebanyak  93.540 orang. Kemudian nelayan yang  sudah mempunyai kartu dan terdaftar di Dinas Kelautan d
Pemerintah Provinsi Papua mengajak media massa di Bumi Cenderawasih agar tak berat sebelah dalam menyajikan berita. Hal demikian untuk mengindari potensi pertikaian antar golongan dan agama yang baru-baru ini mengemuka. “Menurut saya kehadiran media bisa memberi dampak positif dan negatif. Namun kita harus melihat dampak negatif kemarin dalam penggunaan media online yang tidak tepat seperti kasus Ahok, karena disajikan sepenggal-sepenggal”. “Makanya saya harap media mampu membe
Pemerintah Provinsi Papua mendorong masyarakat di wilayah perkotaan hingga ke pelosok, agar menfaatkan ikan sebagai bahan makanan utama, yang diyakini dapat membantu mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal demikian disampaikan Sekda Papua Hery Dosinaen dalam arahannya pada upacara peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas) ke III 2016, Senin (21/11), di halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura. Peringatan Hari Ikan Nasional yang merujuk pada Keputusan Presiden 3 2014 tersebut, diharapkan tak
Pemerintah Provinsi Papua minta para pengusaha di wilayah Bumi Cenderawasih agar siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Tak hanya bersiap menghadapi para pengusaha yang masuk dari luar negeri, tetapi mampu membenahi sumber daya manusianya sehingga memiliki daya saing. Hal demikian dikatakan Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Elia Loupatty, pada Sosialisasi Edukasi Publik Menghadapi  Implementasi  Masyarakat Ekonomi ASEAN 2016, Senin (21/
Gubernur Papua Lukas Enembe menilai komitmen Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam pengaplikasian Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), masih rendah. Hal demikian menyebabkan, pelaksanaan PPRG masih belum optimal sehingga kurang tersedianya data terpilah gender pada seluruh SKPD. “Inilah hambatan dan tantangan yang dihadapi sehingga diperlukan perhatian dari SKPD untuk melakukan pembenahan,” terang Gubernur Lukas dalam sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli Gub
Gubernur Papua Lukas Enembe dalam pekan ini segera menunjuk Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), sepeninggal Benyamin Arisoy yang maju sebagai kandidat bupati Yapen. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal saat diwawancara pers, Rabu (16/11) di ruang kerjanya. “Sudah kita tanda tangan Surat Keputusan (SK) penunjukan Pelaksana Tugas Kepala BPKAD. Saat ini kita tinggal adminisrasinya saja sdikit lagi.” “Tadi juga saya sudah m
Gubernur Papua Lukas Enembe berharap pelaksanaan Diklat Pengelolaan Aset Daerah dan Penatausahaan Keuangan Daerah yang diikuti Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi dapat mendukung terwujudnya birokrasi yang kuat, bersih serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Hal demikian disampaikan Gubernur Lukas Enembe dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Badan Diklat Provinsi Papua  Seo Yohanes, pada penutupan kegiatan diklat tersebut, Selasa

instansi