Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Ramses Limbong, S.IP., M.Si Mayjen (Purn) WhatsApp Image 2024-08-13 at 1.32.29 PM.jpeg

Klemen Tinal, SE, MM wagub.jpg

Berkenaan dengan kondisi cuaca ekstrim yang melanda Kota Jayapura akhir-akhir ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Papua menghimbau masyarakat di Jayapura dan sekitarnya agar waspada terhadap ancaman banjir dan tanah longsor.Kepala BPBD Papua, Didi Agus Prihatno mengatakan hal itu kepada pers, Senin (25/1) di Jayapura.“Seluruh warga harus waspada terhadap ancaman bencana akibat cuaca ekstrim. Sebab ada potensi terjadi bencana di Jayapura. Makanya, masyarakat sudah semestinya sadar d
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua Nicholaus Wenda menyampaikan kekecewaan terhadap sikap MenPAN RB Yuddy Chrisnadi yang membatalkan pengangkatan honorer kategori dua (K2) pada tahun ini.Hal itu dikemukakan Nicholaus kepada awak media di Jayapura, Senin (25/1).“Secara manusia, kita memang kecewa atas pernyataan itu. Tetapi keputusan ada di MenPAN-RB, sebab pengangkatan honorer K2 ini tentu menyesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah serta pertimbangan lain sehingga ada pembatala
Kepala Dinas Pertambangan Provinsi Papua, Ir.Bangun Manurung berharap Presiden Direktur (Presdir) PT. Freeport yang baru dapat mengakomodir dan menjembatani aspirasi Pemerintah Provinsi Papua dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi antara kedua belah pihak itu.“Termasuk mengakomodir poin-poin permintaan dalam perpanjangan kontrak karya Freeport, divestasi saham, juga gugatan yang diajukan Papua terkait pajak air dan permukaan serta berbagai persoalan lainnya”.“Intinya, kami ber
Kementerian Kesehatan menggelontarkan Rp1,3 triliun dana kesehatan ke Papua guna memaksimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dana itu nantinya akan langsung diturunkan langsung ke kabupaten/kota.Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, drg Aloysius Giyai,Mkes berharap dana tersebut dapat dimaksimalkan untuk menangani masalah kesehatan di Papua yang begitu kompleks.“Tahun ini kita mendapat bantuan dana alokasi kesehatan dari Kemenkes sebesar Rp. 1,3 triliun. Ini merupakan keberhasil
Gubernur Papua Lukas Enembe, Sabtu (23/1), resmi dilantik sebagai Ketua Majelis Pembina Daerah (Mabida) Gerakan Pramuka Papua.Lukas Enembe dilantik oleh Wakil Ketua Kwartir Nasioanl (Kwarnas) Mayjen TNI  Muh Herindra MA.Ms.i  di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura.Usai dilantik sebagai Kepala Mabida Gerakan Pramuka Papua, Lukas kemudian melantik pengurus Kwartir Daerah (Kwarda)  Gerakan Pramuka Papua yang diketuai Christine RIL Mano periode 2015 – 2020.Pelantikan Christ
Berkenaan dengan dilantiknya Gubernur Papua Lukas Enembe selaku Ketua Majelis Pembimbing Daerah (Mabida) Gerakan Pramuka Papua, para Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) diingkungan pemerintah provinsi pun diberi tugas tambahan.Tugas itu bersinggung dengan pembinaan dan pengembangan Satuan Karya Pramuka (Saka). Tak hanya kepada pimpinan SKPD, seruan itu ditujukan Gubernur kepada pimpinan TNI/Polri yang ada di Papua.“Saya juga minta agar pimpinan SKPD dan TNI/Polri saling berkoordinasi m
Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Papua baru-baru ini telah menurunkan tim ke lapangan guna melakukan pengecekan terhadap seluruh lembaga keagamaan yang menerima bantuan dana hibah dari Pemerintah Provinsi.Hal itu dikonfirmasi Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Papua Naftali Yogi, saat diwawancara pers di Jayapura, Sabtu pekan kemarin.“Kita sudah mulai lakukan penertiban dengan pengecekan ke lapangan. Staf sudah saya turunkan untuk melihat apakah lembaga keagamaan penerima ba
Bulog Divisi Regional (Divre) Papua mendorong petani di Papua agar membentuk Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), sehingga beras yang dipanen dapat langsung dibeli dengan harga Rp7.300/kg.“Memang kita berharap kedepan kalau bisa ada kelompok petani yang langsung kontrak ke Bulog. Sehingga mereka bisa mendapat harga pembelian dari Bulog Rp7300/kg. Sebab selama ini petani menjual ke mitra bulog dengan harga dibawah standar pembelian Bulog,” kata Kepala Bulog Divre Papua Arif Mandu kepada pe
Sekertaris Daerah Papua Hery Dosinaen memberi waktu empat Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) untuk menyampaikan surat pertanggungjawaban (SPJ) paling lambat hingga akhir bulan ini.Keempat SKPD itu, yakni Badan Penghubung, Dinas Olahraga dan Pemuda, Bappeda dan Dinas Pariwisata. "Kita harap dalam waktu dekat bisa selesai. Paling tidak kita beri waktu hingga akhir Januari,” jelasnya kepada pers, Sabtu (23/1) .Hery mengatakan semestinya penyampaian SPJ kewajiban wajib diselesaikan sebelum
Surat kabar Harian Pagi Papua (HPP) resmi melaksanakan launching pada Sabtu (23/1) ini. Menyikapi hal demikian, Pemerintah Provinsi Papua berharap kehadiran surat kabar Harian Pagi Papua yang sudah terbit perdana 1 Desember 2015 lalu, dapat menjadi pemersatu bangsa dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.Hal itu dikatakan Plt. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua, Berthnaslaus F.G.D, Marey, S.STP, M.Si, kepada harian ini di Jayapura, Jumat (22/1).Pria yang kerap disapa
Komisi Informasi Provinsi Papua mengapresiasi kehadiran surat kabar Harian Pagi Papua (HPP). Kehadiran surat kabar ini juga diharapkan dapat menjadi mitra Komisi Informasi dalam menyampaikan keterbukaan informasi bagi publik di Provinsi Papua.Hal itu dikatakan Komisioner Komisi Informasi Papua Armin Thalib kepada harian ini, di Jayapura, Jumat (22/1).“Apakah Komisi Informasi siap menggunakan HPP sebagai sarana sosialisasikan kepada masyarakat?Saya pikir tentu kita akan menjadikan HPP seba
Sekertaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen menghimbau Bupati/Walikota di Papua untuk mengawasi warga baru yang datang dari luar daerah, guna meminimalisasi pergerakan serta pertumbuhan sel maupun jaringan kelompok radikal yang datang dengan tujuan mengacaukan situasi keamanan di “bumi cenderawasih”. Hal tersebut ditegaskan Sekda Hery, kepada awak media, Jumat (22/1) di Jayapura.“Saya minta Bupati/Walikota mengawasi orang yang masuk dan keluar dari wilayahnya. Mereka yang datang itu haru

instansi