Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, S.I.K., M.H. Gub Fakhiri.jpeg

Aryoko A. F. Rumaropen, S.P., M.Eng. Wagub Rumaropen.jpeg

Dalam rangka menjaring bibit atlet-atlet yang diproyeksikan turun pada PON 2020 mendatang, Dinas Olahraga dan Pemuda Papua pada tahun depan akan mengintensifkan sejumlah kejuaran bagi atlet usia 14-16 tahun. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua, Yusuf Yambe Yabdi mengaku tujuan kejuaraan itu agar dapat menyiapkan atlet potensial yang dapat menyumbangkan medali di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 di Bumi Cenderawasih. “Fokus kita adalah menyiapkan atlet dengan usai
Gubernur Papua Lukas Enembe resmi menetapkan 1 Desember sebagai hari libur fakultatif dalam rangka memasuki masaraya advent. Keputusan hari libur dan cuti bersama tersebut, tertuang dalam keputusan Gubernur Papua No. 188.4/419/tahun 2015 tentang Hari-Hari Libur Resmi dan Cuti Bersama di Wilayah Provinsi Papua 2016. “Sudah diputusakan oleh bapak Gubernur bahwa pada 1 Desember itu merupakan libur fakultatif. Ini sudah ada surat keputusan Gubernurnya, tinggal kami-kami ini sebagai Apar
Pemerintah Provinsi memastikan segera menerapkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di awal tahun 2017.Namun demikian menurut Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri, masih ada tiga urusan pembiayaan yang dianggarkan dari APBD kabupaten dan kota walau sudah resmi dilimpahkan tahun depan. Tiga urusan tersebut diantaranya bidang pendidikan, kesehatan dan energi sumber daya mineral.“Sebenarnya secara efektif PP 18 ini harusnya kita mulai di 2017.
Diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan mendasar terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.Untuk itu Pemerintah Provinsi Papua menggelar pembahasan Rapat Koordinasi Teknis Bidang Kelembagaan se-Papua, di Jayapura, Senin (28/11/2016). di Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Senin (28/11) dipimpin Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri yang mewakili Gubernur Papua.Hadir dalam pertemuan itu diantaranya perwakilan d
Dinas Pendapatan daerah Provinsi Papua per bulan oktober 2016 telah melakukan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Papua mencapai 57,46 perseb atau sekitar Rp.664.569.222 dari target sebesar Rp.1.156.499.920.235.Demikian hal tersebut dijelaskan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua Ridwan Rumasukun di Jayapura, senin (28/11), kemarin. “Hingga saat ini masih kurang Rp.491.930.660.013,” ungkapnya.Secara rinci, capaian Bulan Oktober 2016 terdiri dari penerimaan pajak daerah s
Ditengah gencar-gencarnya Papua mempromosikan pariwisatanya dunia entertaiment Bumi Cenderawasih ketambahan satu event organizer (EO) dinamakan Cenderawasih, yang hadir dengan komitmen kuar menyediakan jasa penyelenggara acara berkualitas tetapi juga murah. EO yang baru di launching pada Sabtu (26/11) di salah satu hotel bintang empat Kota Jayapura tersebut, menyatakan kesiapannya menunjang program pemerintah provinsi mengundang investor untuk menanamkan modal, sekaligus siap menampilka
Pelaksana Tugas Bupati Puncak Jaya Naftali Yogi memastikan untuk menjamin kelancaraan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah yang dalam beberapa hari akan memasuki kampanye terbuka, pihak kepolisian dibantu aparat TNI sudah menetapkan siaga satu. Meski begitu, lanjut dia, status siaga satu merupakan hal yang lazim dan kerap diberlakukan pihak Polri saat pelaksanaan Pilkada di semua wilayah. “Memang kalau di Puncak Jaya dengan kondisi keamanan yang selama ini diisukan rawan, namun terlepas d
Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Papua Semuel Siriwa mengatakan serapan anggaran hingga bulan ini telah mencapai diatas 90 persen. Atas capaian ini, pihaknya optimis pada paling lambat pertengahan Desember mendatang, realisasi serapan segera mencapai 100 persen. “Daya serap kita hingga November sudah diatas 90 persen. Sehingga kami optimis bulan depan serapannya sudah akan mencapai 100 persen,” ucapnya di Jayapura, pekan kemarin. Dia menjelaskan serapan anggaran untuk
Pemerintah Provinsi Papua mengkonfirmasi rencana meningkatkan status Unit Layanan Pengadaan (ULP) menjadi Biro Layanan Pengadaan pada 2017 mendatang, setelah susunan organisasi perangkat daerah (OPD) disetujui oleh Menteri Dalam Negeri. Hal demikian disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Elia Loupatty kepada pers, di Jayapura, pekan kemarin. Elia mengatakan inisiatif meninkatkan status ULP merupakan kebijakan kepala daerah dengan maksud agar tim
Kepala Dinas Dispenda Provinsi Papua Muhamad Ridwan Rumasukun,beserta stafnya saat mengikuti workshop batch 1 aplikasi e-Samsat Provinsi Jawa Barat, yang fasilitasi oleh KPK bekerja sama dengan Pemprov Jawa Barat, dilaksanakan di Hotel Premier La Grande, sejak Rabu (23-25 November),kemarin   BANDUNG-Pemerintah Provinsi Papua terus melakukan inovasi dalam rangka pencegahan di tiga bidang untuk menciptakan Pemerintahan yang bersih, sesuai dengan arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (
Suasana Workshop Aplikasi SKP Online yang dilaksanakan oleh KPK bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat, di Hotel Premier La Grnde Hotel, Bandung, Kamis (24/11),kemarin   BANDUNG-Pemerintah Provinsi Papua ke depan akan menerapkan sistem aplikasi SKP (sasaran kinerja pegawai) secara elektronik atau e-SKP atau yang lebih dikenal dengan sebutan SKP secara online, dalam menilai kinerja dari seorang pegawai negeri sipil di Provinsi Papua, bahkan sistem ini direncanakan akan diter
BANDUNG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan mendorong 17 Pemerintah Provinsi termasuk Pemerintah Provinsi Papua untuk memberlakukan praktik terbaik pada bidang perencanaan anggaran, penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pengelola pajak kendaraan bermotor dan implementasi Tunjangan Perbaikan Penghasilan (PP) milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.Komitmen ini diwujudkan melalui Penandatanganan Nota Kesepahaman oleh 17 Pemprov pada Jum

instansi