Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Dr. M. Ridwan Rumasukun, SE, MM M Ridwan Rumasukun 2023-09-09 at 11.59.24.jpeg

Klemen Tinal, SE, MM wagub.jpg

     Presiden Susilo Bambang Yhudoyono (SBY) secara resmi telah menerima draft Undang-Undang (UU) Otsus Pemerintahan di Tanah Papua, di Istana Bogor Jawa Barat Selasa (28/1), yang disampaikan olehdelegasi Papua dan Papua Barat dibawah pimpinan Gubernur Lukas Enembe dan Gubernur Papua Barat Bram Ataruri didampingi Anggota MRP, DPRP serta sejumlah Bupati.Usai penyerahan Presiden yang didampingi Wakil Presiden Boediono melakukan pertemuan tertutup dengan Gubernur Papua Lukas Enembe d
     Setelah sempat tertunda selama sehari, akhirnya draft UU Otsus Pemerintahan di Tanah Papua secara resmi diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yhudoyono (SBY), bertempat di Istana Bogor Jawa Barat, Selasa (28/1). Penyerahan dilakukan oleh Delegasi Papua dan Papua Barat dibawah pimpinan Gubernur Lukas Enembe dan Gubernur Papua Barat Bram Ataruri, didampingi Anggota MRP, DPRP serta sejumlah Bupati. Usai penyerahan Presiden melalui Menkopolhukam Joko Suyanto kepada pers di Ha
      Pemerintah Pusat melalui Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia secara resmi telah menerima Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Papua Tahun 2014 yang telah disahkan menjadi APBD Provinsi Papua.Hal demikian sebagaimana penegasan Sekertaris Daerah (Sekda) ProvinsiPapua, TEA Herry Dosinaen, SIP , usai mengikuti pertemuan tertutup dengan Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP, MH, para Bupati, Anggota DPRP dan MRP bertempat di Hotel Sultan Jakarta, Ra
      Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib menegaskan pasal 299 dalam draft Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Otsus di Tanah Papua akan berlaku apabila peraturan semua peraturan-peraturan di depannya tidak dilaksanakan dengan baik. Hal demikian menanggapi adanya pro dan kontra isi dari pasal 299 dalam Rancangan UU Pemerintahan Otsus di Tanah Papua yang berbunyi "apabilaundang-undang tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah secara konsisten dan konsukuen serta tidak m
       Nilai usulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2014 diklaim merupakan yang terbesar sepanjang sejarah Provinsi Papua karena menyentuh angka Rp10.489.109.379.000. Total anggaran ini bersumber dari pendapatan asli daerah sebesar Rp727.575.888.000, dana perimbangan Rp2.604.847.531.000 dan lain-lain pendapatan yang sah bernilai Rp.7.156.685.960.000.       Menurut Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, SIP,MH usulan RAPBD yan
     Setelah berdiri selama kurang lebih tiga tahun, akhirnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Papua telah memiliki kantor permanen guna menunjang tugas pokok dan fungsi institusi tersebut. Ungkapan syukur pun terlontar dari mulut Kepala BPBD Papua Didi Agus Prihatno, disela-sela syukuran gedung baru Kantor BPBD Papua yang terletak di kawasan Skyland – Kota Jayapura. Dengan "Kantor ini sangat penting ya karena sebagian besar staf kadang sering tidak dapat kurs
      Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe,SIP,MH memberi himbauan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua agar wajib melakukan kegiatan pencetakan di Kantor Percetakan Rakyat Papua (PRP) dalam rangka memberi pemasukan kepada daerah.Hal ini sebagaimana penegasan Direktur Utama PRP, Hendrik Abidondifu saat memberikan keterangan kepada wartawan, kemarin. Menurutnya, instruksi Gubernur tersebut merupakan hal yang mutlak dan sah bagi
     Sejarah dan prestasi membanggakan kembali ditorehkan 6 Mahasiswa S3 Ilmu Ekonomi dan Dosen Akuntansi UNCEN dalam kancah internasional setelah berhasil mempresentasikan 7 hasil penelitian empiris yang berfokus pada implementasi Otsus di Papua dan Papua Barat dalam ICBES 2014 di Bangkok, 8-10 Januari 2014 kemarin. ICBES (International Conference on Business, Economics, and Social Sciences) adalah sebuah konferensi internasional yang diikuti lebih dari 200 delegasi yang berasal
          Sekertaris Daerah (Sekda)   Provinsi   Papua,   Hery Dosinaen meminta para staf Biro Bina Mental Spiritual Setda Provinsi Papua agar dapat lebih meningkatkan kinerja pasca rampungnya renovasi di kantor yang dibentuk sejak tahun 2008 tersebut. Pria kelahiran Kupang tersebut juga meminta para staf agar dapat bekerja sama dengan pimpinan serta bahu-membahu mendukung mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. "Ini penting sebab dengan
       Kabar gembira bagi    seluruh Pegawai     Negeri Sipil   (PNS) d ilingkungan Pemerintah Provinsi Papua dimana pada Tahun 2014 ini, Pemerintah Provinsi Papua menaikan anggaran Uang Lauk Pauk (ULP) sebesar 110 persen.Bila sebelumnya hanya menerima ULP senilai Rp25 ribu, kini para pegawai boleh bersuka cita karena nilai ULP yang bakal diterima para pegawai setiap harinya adalah sebesar Rp55 ribu.      Dan  ini merupakan  
     Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua, F.X. Mote menegaskan pelaksanaan sidang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Papua Tahun 2014 yang bakal dihadiri Bupati/Walikota serta Ketua DPR se-Papua merupakan satu torehan tinta emas (sejarah,red) karena baru pertama kali terjadi di daerah ini.Kehadiran para Bupati/Walikota dan Ketua DPR se-Papua dalam pelaksanaan Sidang RAPBD Papua yang rencananya digelar pada Kamis (15/1), lanjutnya, ada
         Setelah selama tiga bulan dipercayakan menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekertaris Daerah, akhirnya Hery Dosinain resmi dilantik sebagai Sekda Papua menggantikan almarhum Thobias Solossa. Pria asal Kupang NTT ini, sebelumnya dipercayakan menjabat Asisten I Sekda Papua Bidang Pemerintahan Umum menggantikan Elieser Renmaur yang memasuki masa purna tugas. Hery dilantik secara resmi oleh Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe,SIP,MH dihadapan Ketua DPRP, Ketua

instansi