Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK)
Provinsi Papua meminta agar pengunaan Dana Desa (Dandes) 2015 & 2016, tak
menjadi objek pemeriksaan pihak lembaga pemeriksa internal daerah dan pusat
karena mekanisme dari Jakarta dinilai tak sesuai mekanisme.
Hal demikian dikatakan Kepala BPMK Papua,
Donatus Mote, di Jayapura, Rabu (24/8) kemarin.
Ia beranggapan Kementerian Desa terkesan buru
buru menerapkan kebijakan itu, tanpa memberikan tata cara pencairan,
penggunaan, pengelolaan