Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, S.I.K., M.H. Gub Fakhiri.jpeg

Aryoko A. F. Rumaropen, S.P., M.Eng. Wagub Rumaropen.jpeg

Kendati telah dibuka kembali, pelayanan kesehatan di Unit Gawat Darurat (UGD) RSUD Dok II Jayapura sempat lumpuh beberapa jam akibat aksi mogok kerja sejumlah perawat yang meminta pembayaran dana kesejahteraan
Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Papua, Dra. Sipora Modouw, MM menilai kaum perempuan di bumi cenderawasih sudah cukup berpartisipasi dalam bidang pembangunan dan perekonomian
Meski rencana strategis (renstra) merupakan perpanjangan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di daerah, namun hingga saat ini sebagian besar Kabupaten di Papua belum memiliki renstra sebagai petunjuk teknis pedoman penyusunan program kerja
Rencana Pemerintah Pusat melakukan perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2009 usai pelaksanaan Pemilu Legislatif, ternyata belum menemui titik terang menyusul belum adanya petunjuk teknis (juknis) dari MENPAN
Pemerintah Provinsi Papua melalui Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Papua tengah menggodok pembentukan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak yang diharapkan sudah bisa eksis pada tahun 20
Tujuannya, mencoba menyadarkan para pria yang bila sebelumnya lemah mengambil keputusan menjadi lebih tegas atau yang sangat tegas dan otoriter menjadi lebih bijaksana
Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu, SH menegaskan informasi harus dapat didayagunakan secara maksimal guna kepentingan Bangsa kita dalam mengeliminir berbagai dampak yang ditimbulkan
Harus kita sadari bahwa anak-anak adalah masa depan bangsa. Sehingga jika kita ingin menegakkan cita-cita bangsa ini, maka yang paling penting untuk dibenahi adalah anak-anak harus tumbuh sehat dan cerdas
Dharma Wanita Persatuan Papua mengajak seluruh kaum perempuan untuk bangkit dari penindasan dan kekerasan yang selama ini terjadi
Asisten Bidang Umum Setda Provinsi Papua, Drs. Ibrahim Is Badaruddin, M.Si menghimbau Kabupaten yang belum melaksanakan PP 41 Tahun 2007 tentang restrukturisasi kelembagaan daerah, agar segera melakukan instruksi tersebut
Memasuki pertengahan tahun 2009, ternyata masih ada 2 Kabupaten yang belum menyampaikan APBD untuk dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Papua
Sejak bertambahnya daerah otonomi atau pemekaran wilayah, tidak sedikit muncul persoalan-persoalan terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah

instansi