"Menjelang pelaksanaan Pemilukada yang akan dilaksanakan di 21 Kabupaten/Kota pada tahun ini, serta agenda pemilihan Anggota MRP serta Pemilihan Gubernur pada tahun 2011, Aparat Kesatuan Bangsa, Politik dan Pelindungan Masyarakat (Kesbangpol-Linmas) diminta melakukan berbagai identifikasi terhadap potensi masalah gangguan kamtibmas serta masalah lainnya yang menghambat penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Daerah. Penegasan tersebut, sebagaimana dikemukakan Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua, Drs. Elieser Renmaur, pada acara Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota se Provinsi Papua, bertempat di Hotel Matoa, Senin (22/3).

Menurut Gubernur, aparat Kesatuan Bangsa dituntut mempunyai penglihatan dan pendengaran yang tajam dalam mendeteksi secara dini situasi dan perkembangan yang muncul sewaktu-waktu. Oleh karena itu, Gubernur memerintahkan agar aparat Kesbang dapat melakukan kajian-kajian implementatif, guna mencermati hasil pembangunan di Kabupaten/Kota, terutama program prioritas Otsus di Papua. “Karena jika tidak membuat identifikasi maka program yang dilaksanakan secara simultan akan seragam sementara di Papua ini cenderung berbeda karakteristik antara Kabupaten yang satu dengan yang lain, termasuk pengaruh karakter sosial, ekonomi dan budaya kehidupan rakyatnya, ”kata Suebu.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur menambahkan agar Instansi Kesatuan Bangsa melakukan serta meningkatkan komunikasi aktif dengan seluruh komponen masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang ada di daerah, dengan mitra sejajar guna menggali berbagai aspek yang muncul dalam kehidupan rakyat sehari-hari. Sementara berkaitan dengan pelaksanaan Rakernis, Gubernur berharap melalui kegiatan ini, dapat dievaluasi pencapaian kinerja dalam penyelenggaran Pemerintahan terutama dibidang kesatuan bangsa politik dan perlindungan masyarakat tahun 2009. “Sebab keberhasilan suatu organisasi sangat ditentukan oleh kinerja perangkat organisasi itu sendiri. Artinya, tujuan dapat dicapai apabila seluruh aparat pemerintah dapat menunjukan kinerja yang baik. Dan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus jelas, apa yang kita kerjakan dan terukur hasilnya berdasarkan standar indikator sesuai dengan tingkat kewenangan maupun ruang lingkup tugas kita, ”paparnya.