Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Ramses Limbong, S.IP., M.Si Mayjen (Purn) WhatsApp Image 2024-08-13 at 1.32.29 PM.jpeg

Klemen Tinal, SE, MM wagub.jpg

Karya seni budaya Bangsa yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat memiliki keunikan yang berbeda-beda dengan ciri khas masing-masing daerah, tentu ini adalah Anugerah Tuhan, yang diwujudkannya dalam karya para seniman, demikian Drs. Djabar ABD Kadir, Assisten II Bidang Umum dalam sambutannya mewakili Gubernur pada penutupan pameran kerajinan Nasional dua, Sabtu (07/08) di Gedung Olah Raga Cenderawasih Jayapura. Dengan pameran pekan Nasional dua, merupakan ajang promosi juga diharapkan, dapat ......
Jayapura.
Pelaksanaan Raker APPSI di nilai sangat tepat dilaksanakan pada saat ini, apalagi Raker tersebut direncanakan akan menghadirkan capres-capres yang akan mengikuti pemilihan presiden pada 20 September mendatang, guna menyampaikan materi tentang komitmennya terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah di masa kepemimpinannya sebagai presiden bila terpilih.
Menurut Plh Sekda Provinsi Papua, Drs Andi Basso Basalem, bahwa ada tiga hal yang menjadi fokus pembahasan dalam Raker APPSI yang akan ber......
Memperhatikan tantangan, peluang dan kebutuhan masa depan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka kita dituntut untuk menggunakan teknologi informasi, yang merupakan kekuatan untuk meningkatkan komptensi, demikian Assisten II Bidang Aparatur Drs.W.D.Ochmbair mewakili Gubernur Provinsi papua pada acara penutupan Pelatihan Teknisis jaringan/LAN bagi Tim Pengembangan SIMDA Provinsi Papua Jumat (30/07) di gedung ARDA Provinsi papua, dalam sambuatnnya gubernur mengingatkan bahwa Teknologi ......
Pakar hukum Tata Negara Harun Alrasid, menilai Instruksi Presiden (Inpres)Nomor 1 2003, tetang Percepatan pelaksanaan Undang-undang (UU) nomor 45/1999 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat, Kaupaten Paniai, Mimika,Puncak Jaya dan Kota Sorong, cacat hukum dan tidak punya dasar yuridis yang jelas.
Keluarnya Inpres tersebut harus dinyatakan kepada pemerinta dalam hal ini Presiden apa latar belakangnya.Apa presiden tidak mengidahkan UU NO 21/2002 tentang otonomi khusus Provinsi Papua yang ......
Jayapura.
Presiden RI Megawati Soekarno Putri akan tiba di jayapura pada hari jumat (06/08), setelah sehari sebelumnya menginap di Timika. Kehadiran Presiden di jayapura adalah dalam rangka membuka Raker Asosiasi Pemerintah Provinsi Indonesia (APPSI) ke dua yang akan berlangsung tanggal 6-7 Agustus 2004, menurut kepala protokol Pemda Provinsi Papua Elly Auri,SE,MM, kepada wartawan, Presiden Megawati dalam kunjungannya di jayapura akan di dampingi Mendagri Hari sabarno, Menko Polkam adinterim H......
Jayapura.
Gubernur Provinsi papua Drs.J.P.Solossa,Msi, sangat menyesalkan penolakan Bupati Jayawijaya terhadap Tim Bawasda dan BPKP Provinsi Papua guna melakukan pemeriksaan (audit) keuangan Pemda Kabupaten tersebut.
Menurut Gubernur, dengan penolakan Bupati Jayawiaya terhadap Tim yang dibentuk oleh Gubernur Provinsi papua, tidak menutup kemungkinan pihak Kejaksaan dan Kepolisian untuk melakukan pemeriksaan terhadap Bupati tersebut.
Seharusnya Tim resmi yang ditugaskan pemerintah harus dituru......
Pembangunan Seni dan Budaya merupakan bagian integral dari seluruh aktivitas pembangunan di Provinsi papua ini,demikian Gubernur Provinsi papua dalam sambutannya pada acara pelepasan kontingen seni tari dan Tim Gita bahana Nusantara yang berlangsung di main Holl Kantor Gubernur Dok II Jayapura Rabu (28/07),terkait dengan upaya membangun jati diri rakyat Indonesia yang ada di papua, maka masalah seni budaya harus dikembangkan secara benar, karena dengan demikian akan menampilkan jati diri rakyat ......
Jayapura,
Provinsi Papua dan Provinsi Nanggruh Aceh Darussalam (NAD), dua provinsi mendapat UU Otonomi Khusus dari Pemerintah Pusat dalam pelaksanaannya mempunyai hambatan yang sama yaitu terbentur dengan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan UU Otsus tersebut, sehingga dalam tiga tahun pelaksanaan Otsus yang diamanatkan oleh Tap MPR RI tersebut tidak berjalan baik/lancar sesuai dengan harapan masyarakat kedua provinsi tersebut.
Dengan dasar adanya perlakuan yang sama oleh pemerintah pusa......
Kita harus mengakui secara jujur bahwa selama ini pengembangan dan penerapan tekhnologi informasi belum optimal dimanfaatkan sepenuhnya dalam kegiatan administrasi pemerintahan, hal tersebut disampaikan Gubernur Provinsi Papua Drs. J.P.Solossa,Msi, pada acara penyerahan bantuan komputer bagi Lembaga Pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan lembaga Keagamaan, serta pembukaan Pelatihan Teknisi Jaringan/LAN bagi Tim Pengembangan SIMDA Papua di gedung Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II Jayapura S......
Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di tanah air sekarang menjadi ancaman serius dan selalu meningkat sejak dari tahun ketahun, hal tersebut diungkapkan wakil ketua Badan Narkoba Provinsi(BNP) Papua Kepala Pelaksana harian (KALAKAR) Makmun Sale, pada acara kegiatan diskusis panel anti narkoba di Aula Polda Provinsi Papua Kamis (22/07).Jumlah kasus meningkat dari 1.833 kasus pada tahun 1999-2003 menjadi 7.140 kasus atau 290% dalam lima berarti kenaikan rata-rata sebesar 58% pe......
Jayapura.
Gubernur Provinsi Papua Drs.J.P.Solossa,Msi, melakukan sidak ke Rumah Sakit Umum Daerah Dok II Jayapura, sidak yang dilakukan tanpa pemberitahuan itu, membuat pagawai sampai pimpinanpun kalang kabut. Kedatangan Gubernur ke RSUD hanya ingin melihat lokasi rencana pembangunan ruang inap pasien yang akan di bangun dalam rangka persiapan RSUD tersebut menjadi Rumah Sakit Pendidikan yang didampingi oleh Tim Konsultan Pembangunan membuat pimpinan RSUD menjadi tenang.
Sesuai keterangan Tim ......
Jayapura.
Pemerintah Indonesia hingga saat ini belum mampu mengatasi rendahnya tingkat harga. Harga produksi pertanian dimasyarakat, sehingga menyebabkan petani di negara ini menjadi korban harga produksi pertanian dari luar negeri. Bahkan akibat kondisi seperti ini sering menyebabkan para petani melakukan aksi demo bahkan menyebabkan banyaknya pengusaha dan pejabat pemerintah di tingkat pusat yang menjadi korban akibat kebijakan pemerintah sendiri yang menginginkan adanya harga kebutuhan ......

instansi